Kader PPP Diminta Fokus Pilkada

374

SEMARANG – Pengurus DPC PPP kabupaten/kota yang akan mengikuti pilkada 2017 diminta fokus melanjutkan proses tahapan, sesuai petunjuk pelaksanaan (juklak) yang pernah diberikan oleh DPP. Meskipun masih dalam konflik, PPP tetap diyakini bisa berpartisipasi dalam pesta demokrasi tersebut.

Wakil Sekretaris DPW PPP Jateng versi Ketua DPP Djan Faridz, Muhammad Mustafid mengatakan, PPP yang sudah berkekuatan hukum pasti diizinkan untuk ikut pilkada oleh KPU. Ia juga menyoroti statemen Ketua DPW PPP Jateng versi Muktamar Surabaya, Masruhan Samsurie yang pesimistis PPP tidak bisa ikut pilkada 2017. ”Putusan kasasi Mahkamah Agung No 601, sudah jelas jika kepengurusan PPP hasil Muktamar Jakarta sah dan berlaku sampai 2019. Jadi jelas PPP tetap bisa ikut dalam pilkada,” katanya.

Pada 2017 di Jawa Tengah bakal ada pelaksanaan pilkada di tujuh daerah. Yakni Kota Salatiga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Batang, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Brebes. PPP dipastikan bakal ikut terlibat dalam pilkada. ”Kami jelas ikut andil, ada beberapa nama yang sudah diperhitungkan. Ini bagian dari iktikad kami agar bisa tetap ikut dalam pilkada,” tambahnya.

UUD 45 pasal 1 ayat 3 menyatakan Indonesia merupakan negara hukum. Maka keputusan Mahkamah Agung adalah yang tertinggi dan tidak bisa dibatalkan selembar kertas SK Menkumham. Untuk itulah mestinya PPP hasil Muktamar Jakarta harus tetap dihormati. ”Termasuk gugatan Djan Faridz senilai Rp 1 triliun kepada pemerintah. Hukum harus terus ditegakkan, jadi ya mestinya semua pihak bisa menghormati dan menjalankannya,” ujarnya. (fth/ric/ce1)