Tingkatkan Pelayanan, Pemkot Luncurkan KRK Online

471

SEMARANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang mengklaim terus meningkatkan pelayanan khususnya terkait perizinan. Salah satunya adalah dengan meluncurkan sistem pengurusan Keterangan Rencana Kota (KRK) dan Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB) secara online.

Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi dalam sambutannya mengatakan, perizinan selama ini menempati peringkat pertama terkait pengaduan masyarakat yang masuk melalui Pusat Informasi Publik (PIP) Kota Semarang. Karenanya, dibutuhkan upaya antisipasi dan solusi agar perizinan ke depan lebih baik dan lebih optimal.

”Dengan pola pengurusan KRK dan IPTB online, pemohon tidak perlu bolak-balik ke kantor. Cukup mengakses melalui perangkat komputer maupun gadget masing-masing,” ujar pria yang akrab disapa Hendi itu, Kamis (7/4).

Dalam pengurusan KRK, lanjut Hendi, setelah pemohon didatangi petugas yang membawa alat ukur, mereka dapat langsung mengecek proses yang dilakukan Dinas Tata Kota dan Perumahan (DTKP) Kota Semarang terkait perizinan tersebut. ”Sebab, semua informasi dibeberkan termasuk jumlah biaya yang harus dibayarkan,” imbuhnya.

Hendi mengklaim, program ini merupakan salah satu gebrakan inovatif yang dilakukan jajarannya untuk percepatan pembangunan di Kota Semarang. Ke depannya, ia berjanji akan meningkatkan pelayanan termasuk mapping lokasi sehingga pemohon dapat mengetahui secara langsung letak lokasi sesuai peruntukannya. ”Kita memang mengarah ke situ,” tukasnya.

Kepala DTKP Kota Semarang, Agus Riyanto menambahkan, program KRK dan IPTB online memang sengaja diciptakan untuk memudahkan masyarakat dalam proses perizinan. Menurutnya, hal tersebut sangat cocok dengan program Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan pelayanan cepat dan menghendaki pemangkasan birokasi. ”Melalui cara ini otomatis dapat mengurangi pertemuan langsung antara petugas dengan pemohon. Sehingga mereka tetap bisa nyaman, senang, rileks di rumah masing-masing,” bebernya.

Disinggung berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam pengurusan KRK online, Agus menjelaskan sesuai standar operasional prosedur (SOP) adalah maksimal dua minggu. Kendati demikian, proses perizinan dapat menjadi lebih cepat. ”Kami juga tetap memberikan pelayanan secara konvensional bagi pemohon yang kesulitan dalam menggunaan teknologi,” pungkasnya. (fai/zal/ce1)