FKPT Gandeng Dewan Pers, Minimalisir Pengaruh Radikalisme

400
CEGAH TERORISME: Jajaran Forum Koordinasi dan Pencegahan Terorisme (FKPT) Jawa Tengah saat berkunjung di kantor Jawa Pos Radar Semarang, kemarin. Ditemui Direktur Abdul Aziz, Pemred Arif Riyanto, dan Redaktur Pelaksana Ida Nurlayla. (Ajie Mahendra/Jawa Pos Radar Semarang)
CEGAH TERORISME: Jajaran Forum Koordinasi dan Pencegahan Terorisme (FKPT) Jawa Tengah saat berkunjung di kantor Jawa Pos Radar Semarang, kemarin. Ditemui Direktur Abdul Aziz, Pemred Arif Riyanto, dan Redaktur Pelaksana Ida Nurlayla. (Ajie Mahendra/Jawa Pos Radar Semarang)
CEGAH TERORISME: Jajaran Forum Koordinasi dan Pencegahan Terorisme (FKPT) Jawa Tengah saat berkunjung di kantor Jawa Pos Radar Semarang, kemarin. Ditemui Direktur Abdul Aziz, Pemred Arif Riyanto, dan Redaktur Pelaksana Ida Nurlayla. (Ajie Mahendra/Jawa Pos Radar Semarang)
CEGAH TERORISME: Jajaran Forum Koordinasi dan Pencegahan Terorisme (FKPT) Jawa Tengah saat berkunjung di kantor Jawa Pos Radar Semarang, kemarin. Ditemui Direktur Abdul Aziz, Pemred Arif Riyanto, dan Redaktur Pelaksana Ida Nurlayla. (Ajie Mahendra/Jawa Pos Radar Semarang)

SEMARANG – Forum Koordinasi dan Pencegahan Terorisme (FKPT) Jawa Tengah menggandeng Dewan Pres untuk ikut meminimalisir pengaruh aliran radikalisme. Sebab, pola pikir masyarakat bisa dipengaruhi oleh pemberitaan yang dinuat di media massa.

Ketua FKPT Jateng, Najahan menuturkan, saat ini beberapa wilayah di Jateng menjadi sorotan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Dari data 2015, ada empat daerah yang diduga potensi radikalismenya cukup besar. Bahkan, di Banyumas, ada lembaga ajaran agama yang menyebarkan aliran garis keras. ”Ini sewaktu-waktu bisa menjadi ancaman. Karena itu, kami ingin mengajak semua pihak untuk ikut mengurangi radikalisme dengan porsi tugas masing-masing,” ucapnya ketika mengunjungi kantor redaksi Jawa Pos Radar Semarang, Rabu (20/4) didampingi jajaran pengurus FKPT Jateng dan Dewan Pers.

Dia berharap, media massa bisa ikut menghambat pergerakan radikalisme lewat pemberitaan. Pasalnya, pemberitaan di media massa kerap menyuguhkan materi-materi bombastis dan sensasional. ”Sayang, karena mengejar unsur bombastis dan sensasional itu, kode etik jurnalistik jadi nomor sekian. Yang penting diberitakan dahulu, soal konfirmasi, nanti gampang. Ini yang membuat nilai faktual jadi berkurang dan memancing opini publik,” timpal Ketua Komisi Pengaduan Dewan Pers, Imam Wahyudi.