Perguruan Tinggi Mulai Komersial

521
PAPARKAN UKT: Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih (kanan) ketika menjelaskan kelemahan Sistem UKT di Gedung C FISIP Undip, kemarin. (AJIE MH/JAWA POS RADAR SEMARANG)
PAPARKAN UKT: Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih (kanan) ketika menjelaskan kelemahan Sistem UKT di Gedung C FISIP Undip, kemarin. (AJIE MH/JAWA POS RADAR SEMARANG)
PAPARKAN UKT: Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih (kanan) ketika menjelaskan kelemahan Sistem UKT di Gedung C FISIP Undip, kemarin. (AJIE MH/JAWA POS RADAR SEMARANG)
PAPARKAN UKT: Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih (kanan) ketika menjelaskan kelemahan Sistem UKT di Gedung C FISIP Undip, kemarin. (AJIE MH/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih menilai sistem di beberapa perguruan tinggi negeri (PTN) di berbagai daerah, termasuk Jateng mulai mengarah ke komersial. Seolah-olah, kualitas pendidikan sudah menjadi nomor sekian karena menuntut adanya revenue atau keuntungan finansial.

”Jadi sudah semacam swastanisasi. Seolah-olah mencari revenue. Yang dikhawatirkan nanti malah tidak fokus dalam peningkatan kualitas pendidikan. Ini kan sudah disorientasi,” ucapnya dalam diskusi publik refleksi UKT dan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH), di gedung C kampus FISIP Undip, Senin (16/5).

Indikasinya, perhitungan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sudah tidak transparan dan dianggap membebani mahasiswa. Dia meminta adanya evaluasi perhitungan UKT yang diterapkan sejak tiga tahun belakangan ini. ”Salah satu evaluasi tersebut adalah tidak menaikkan UKT untuk golongan masyarakat tidak mampu di setiap PTN untuk seluruh golongan UKT. Perlu juga pelibatan pemangku kepentingan dalam proses penentuan UKT, khususnya mahasiswa,” jelasnya

Selain itu, Fikri menyampaikan bahwa bentuk evaluasi lain dari penyelenggaraan UKT tersebut adalah adanya kesempatan banding untuk penyesuaian UKT bagi mahasiswa di setiap semester. ”Di sisi lain, penting juga dilakukan penyederhanaan penggolongan UKT dan interval UKT yang harusnya proporsional dan konsisten,” tandasnya.

Kebijakan ini merujuk Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 tentang, Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan UKT pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Merujuk pada pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, UKT merupakan sebagian biaya kuliah tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya.

”Pada kenyataan di lapangan, masih banyak mahasiswa yang secara ekonomi masuk dalam golongan kurang mampu namun dikenai UKT On Top atau tarif tertinggi,” ungkapnya. (amh/ric/ce1)