Desak TNI Tak Perkeruh Isu Kebangkitan PKI

427
KUTUK AKSI INTIMIDASI: Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Semarang Sayang Pancasila menggelar aksi demo di halaman Mapolda Jateng, Selasa (17/5). (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
KUTUK AKSI INTIMIDASI: Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Semarang Sayang Pancasila menggelar aksi demo di halaman Mapolda Jateng, Selasa (17/5). (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
KUTUK AKSI INTIMIDASI: Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Semarang Sayang Pancasila menggelar aksi demo di halaman Mapolda Jateng, Selasa (17/5). (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
KUTUK AKSI INTIMIDASI: Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Semarang Sayang Pancasila menggelar aksi demo di halaman Mapolda Jateng, Selasa (17/5). (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Semarang Sayang Pancasila menggelar aksi demo di halaman Mapolda Jateng Jalan Pahlawan Semarang, Selasa (17/5). Mereka menuntut agar TNI tidak memperkeruh suasana dalam menyikapi isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Meski isu yang diusung cukup sensitif, aksi tersebut berlangsung cukup kondusif. Tidak terjadi bentrok yang berarti, meski sempat mendapatkan pengawalan ketat aparat kepolisian. Saat melakukan aksinya, para aktivis membawa poster dan spanduk mengutuk aksi intimidasi aparat polisi dan TNI dalam menyikapi bahaya laten komunis di Indonesia.

Koordinator Aliansi Masyarakat Semarang Sayang Pancasila, Abdul Ghofar, menuturkan, TNI harus segera kembali ke barak, dan tidak mencampuri kehidupan sipil yang dianggap justru menebar ketakutan. ”Akhiri stigma negatif PKI sekarang juga. Baik kepada korban, pendamping korban maupun pekerja sosial masyarakat. Karena hal itu justru dapat menimbulkan ketakutan warga,” katanya.

Sejauh ini, lanjut Ghofar, campur tangan militer ke ranah sipil terkait pembangkitan kembali fobia komunisme dalam berbagai bentuk sensor justru menjadi hantu-hantu fasisme baru seperti ala Orde Baru. Seperti halnya, pembubaran diskusi serta pemutaran film Senyap dan Jagal di beberapa kota. ”Apalagi tindakan sensor itu disusul dengan penyitaan buku, baju, dan atribut lain yang secara sepihak dianggak berbau kiri. Ini jelas menjurus sebagai upaya represif dan kriminalisasi,” ucapnya.

Atas berbagai kegelisahan itu, massa menuntut agar pemerintah membatalkan TAP XXV/MPRS/1966 sebagai bagian dalam proses rekonsiliasi dan keadilan transisional. ”Pemerintah juga harus mempercepat proses rekonsiliasi yang memuat ketentuan mengenai pengungkapan kebenaran yang adil dan memberikan reparasi bagi para korban,” katanya. (amh/aro/ce1)