Revisi RTRW Dianggap Solusi

420

SEMARANG – Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang untuk segera melakukan revisi atas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Pasalnya, jumlah rob dan banjir diketahui terus meningkat dan menempati titik-titik baru di Kota Semarang.

”Wilayah Semarang bagian atas sebagai wilayah resapan mesti dipertahankan. Meski untuk mencapai RTH (Ruang Terbuka Hijau) 30 persen agak sulit diterapkan,” ungkap anggota Komisi C DPRD Kota Semarang, Suharsono kepada Jawa Pos Radar Semarang, kemarin.

Ia menjelaskan, salah satu penyebab terjadinya rob adalah penurunan muka tanah. Hal ini disebabkan eksploitasi air bawah tanah (ABT) yang dilakukan besar-besaran oleh masyarakat. ”Dalam hal ini, pemkot harus membuat kebijakan supaya dapat membatasi izin ABT meski saat ini kewenangannya beralih ke Pemerintah Provinsi,” imbuhnya.

Selain revisi atas RTRW sebagai upaya jangka panjang, lanjut Suharsono, pemkot juga harus melakukan upaya jangka pendek. Antara lain dengan pengerukan sedimentasi sungai, pembuatan tanggul, dan lain sebagainya. ’Yang tak kalah penting adalah mengubah perilaku masyarakat untuk menjaga lingkungan. Misalnya dengan tidak buang sampah sembarangan,” tandas politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Hal tak jauh beda diungkapkan Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang, Kadarlusman. Pria yang akrab disapa Pilus ini mengatakan bahwa daerah Semarang yang menjadi daerah imbuhan harus tetap dipertahankan. Karenanya, ia mengaku akan terus mengawal revisi RTRW hingga tuntas. ”Sekarang ini, ibaratnya kita nabung tapi tidak pernah dijoki (diisi). Padahal yang di dalamnya terus kita ambil,” tandas politikus PDI Perjuangan itu.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi menyatakaan bahwa revisi RTRW dapat dilakukan asalkan memang benar-benar dibutuhkan. Menurutnya, Peraturan Daerah (Perda) tentang RTRW yang ada saat ini telah dilaksanakan melalui pertimbangan yang matang sebelumnya dan melibatkan public hearing dengan masyarakat. ”Artinya, bisa dilakukan karena secara aturan memang memungkinkan. Namun, jangan bicara ini di saat situasi yang tergopoh-gopoh seperti ini. Yang jelas, asal ada kajian ilmiah kita siap,” kata orang nomor satu di Kota Semarang itu.

Pelaksana tugas (plt) Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Manusia (PSDA-ESDM) Kota Semarang, Ayu Enthys mengatakan, Pemkot Semarang terus berusaha untuk menanggulangi permasalahan rob dan banjir di Kota Semarang. ”Beberapa proyek besar juga telah disiapkan seperti pembuatan Polder Banger,” tandasnya. (fai/zal/ce1)