Pembangunan Jalan 80 Km Terancam Tertunda

400

SEMARANG – Rasionalisasi yang dilakukan Pemprov Jateng sebesar 25 persen, mulai dirasakan efeknya di SKPD. Dinas Bina Marga Jateng misalnya sudah melakukan pengkajian dan ada sepanjang 80 kilometer jalan terancam tertunda pembangunannya tahun ini. Sebab, anggaran infrastruktur sebesar Rp 2,5 trilun harus dipotong 25 persen untuk rasionalisasi anggaran.

Kepala Dinas Bina Marga Jawa Tengah, Bambang NK mengatakan, saat ini masih terus melakukan pengkajian terhadap adanya kebijakan rasionalisasi anggaran. Dari kajian sementara ada sepanjang 80 km jalan di Jateng yang kemungkinan besar bakal tertunda pembangunannya. ”Kami masih terus melakukan kajian, meski memang bakal berdampak di lapangan,” katanya, kemarin.

Meski begitu, Bambang menegaskan rasionalisasi tidak bakal menghambat pembangunan jalan di Jawa Tengah. Pihaknya terus melakukan berbagai strategi atau terobosan agar bagaimana proses pembangunan tetap berjalan dan paket jalan bisa terwujud. Saat ini proses pengerjaan jalan masih terus dilakukan dengan anggaran awal sebesar Rp 2,5 triliun. ”Jika memang ini dijalankan, yang penting tidak mengganggu kinerja kami di lapangan,” tambahnya.

Pemprov menargetkan pembangunan inftastruktur tahun ini bisa memperbaiki 500 km jalan di Jawa Tengah dengan alokasi anggaran Rp 2,5 triliun. Setidaknya ada 137 paket pembangunan infrastruktur di Jateng. Setiap paket berisi tiga sampai lima titik yang berbeda antar satu lokasi dengan lokasi lain. ”Kalau pembangunan jalan saya kira tidak ada masalah sudah sesuai target,” akunya.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah, Hadi Santoso meminta pemprov tidak asal dalam melakukan rasionalisasi anggaran. Sebab saat ini sudah rampung proses lelang dan ada yang sudah dilaksanakan di lapangan. ”Jangan sampai memengaruhi program infrastruktur apalagi ini sudah dicanangkan oleh Gubernur Jateng. Rasionalisasi harus mempertimbangkan skala prioritas dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,” katanya.

Rasionalisasi anggaran, tambah Hadi, jangan sampai mengorbankan kepentingan rakyat. Artinya jangan sampai yang dipangkas bersentuhan dengan program rakyat. Seperti infrastruktur jalan atau pembangunan di daerah-daerah yang mendukung ekonomi kerakyatan. (fth/zal/ce1)