Eksekusi Lahan Tol Batang Ricuh

952
RUSUH: Eksekusi lahan terdampak tol mendapat perlawanan dari warga yang tidak terima tanahnya dapat ganti rugi murah. (Humas Pemkab Batang for Jawa Pos Radar Semarang)
RUSUH: Eksekusi lahan terdampak tol mendapat perlawanan dari warga yang tidak terima tanahnya dapat ganti rugi murah. (Humas Pemkab Batang for Jawa Pos Radar Semarang)

BATANG – Pengadilan Negeri (PN) Batang melalui juru sitanya akhirnya mengeksekusi lahan milik warga Dukuh Johosari, Desa Kandeman, Kecamatan Kandeman untuk dibangun proyek tol Batang – Semarang, Kamis (4/5). Eksekusi mendapat perlawanan beberapa warga yang tidak rela lahannya mendapat ganti rugi murah.

Petugas juru sita PN Batang, Muhamad Asnawi, menegaskan, pihaknya hanya melakukan eksekusi atas perintah Kepala PN Batang yang sudah sesuai dengan tahapan-tahapan. Dari proses konsinyasi, uang sudah dititipkan dan sudah ada permohonan eksekusi dan aanmaning, teguran, yang kemudian diberi waktu 8 hari dari proses aanmaning, tapi pihak termohon eksekusi tidak memenuhi aanmaning, sehingga eksekusi harus dijalankan.

”Eksekusi ini harus dilaksanakan hari ini (kemarin), dan tidak bisa ditunda lagi,” katanya.

Namun pelaksanaan eksekusi tersebut mendapat perlawanan dari warga setempat. Salah satunya, Dausri, 66, warga Johosari, Kecamatan Kandeman. Pemilik 3 bidang lahan tersebut terlihat begitu emosional. Ia nekat melawan petugas. Sejak dibacakan putusan pengadilan hingga pelaksanaan eksekusi lahan, ia selalu menolak putusan pengadilan tersebut.

Tidak hanya berteriak-teriak, saat alat berat mulai menggusur tanaman yang ada di 3 bidang tanahnya, spontan dia mengambil bambu untuk menghentikan alat berat dan melawannya. Ia sempat dihalangi aparat kepolisian daan TNI. ”Tanah ini belum dibayar. Jangan digusur dulu tanah saya,” teriaknya sambil menghadang petugas.

Saat dikonfirmasi, Dausri yang memiliki 2 hektare lahan ini, menolak harga yang ditawarkan pemerintah. Dari 3 bidang tanah itu, masing-masing dihargai Rp 350 ribu/meter, Rp 360 ribu/meter dan sebidang lagi Rp 260 ribu/meter.

Dirinya membandingkan dengan harga ganti rugi yang diberikan untuk tanah desa yang dihargai Rp 1,4 juta/meter, serta tanah milik sebuah pabrik yang berada tak jauh dari tanahnya yang dihargai Rp 1,5 juta/meter. Karena itu, dia menolak putusan PN Batang yang mengharuskan dirinya mengosongkan lahan tersebut untuk disita. ”Tanah saya mau dibeli di bawah pasaran, tidak seperti tanah desa ataupun pabrik. Saya menolak,” tegasnya. (han/aro/ce1)