98 Lahan Akan Dieksekusi

Proyek Tol Semarang-Batang

959
Hadi Susanto. (BUDI SETYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)
Hadi Susanto. (BUDI SETYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)

KENDAL—Pengadilan Negeri (PN) Kendal akan melakukan eksekusi terhadap 98 lahan warga Desa Wungurejo dan Tejorejo, Kecamatan Ringinarum yang terdampak pembangunan tol Semarang-Batang. Eksekusi dilakukan lantaran sudah melewati batas waktu delapan hari setelah pemanggilan konsinyasi oleh PN Setempat.

Manajer Pengendalian Lahan PT Jasa Marga Batang-Semarang, Hadi Susanto mengatakan bahwa sesuai rencana, eksekusi akan dilakukan, Selasa (9/5) besok. Yakni dengan melibatkan aparat kepolisian dari Polres Kendal untuk melakukan pengamanan.

“Kami sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk proses eksekusi atau pengosongan lahan. Termasuk berkoordinasi dengan Polres Kendal untuk melakukan pengamanan selama eksekusi lahan,” katanya saat Jumpa Pers di Polres Kendal, Jumat (5/5) kemarin.

Dijelaskannya, untuk lahan di dua desa tersebut seluruhnya berupa lahan persawahan. Sehingga tidak begitu rumit dibandingkan lahan yang ada bangunannya. Selain itu, meskipun ada tanaman yang tumbuh di atas sawah tersebut, eksekusi tetap akan dilakukan.

Ia menyadari, bahwa eksekusi tidak akan bisa berjalan mulus. Pasti ada perlawanan dari warga pemilik lahan yang belum merelakan lahannya untuk dibangu tol. “Tapi eksekusi akan tetap kami lakukan untuk percepatan pembangunan tol yang menjadi proyek nasional ini. Makanya kami berkoordinasi dengan Polres Kendal untuk mengamankan proses eksekusi,” jelasnya.

Sementara Panitera PN Kendal, Soedi Wibowo membenarkannya. Pihaknya selaku juru sita PN Kendal sesuai aturan melakukan pemanggilan warga untuk proses konsinyasi ke 98 warga. Namun dari 98 warga hanya dua warga yang bersedia datang memenuhi panggilan konsinyasi.

“Pemanggilan konsinyasi sudah kami lakukan dua kali, yakni pada Kamis (20/4) dan Jumat (28/4) lalu. Sesuai ketentuan, eksekusi dilakukan 8 hari setelah pemanggilan konsinyasi kedua. Dan kami juga sudah melayangkan surat pemberitahuan eksekusi kepada warga melalui kepala desa masing-masing,” katanya.

Soedi menjelaskan, jika sesuai hukum yang ada, ketika sudah ada putusan konsinyasi, otomatis hubungan kepemilikan lahan antara pemilik dengan objeknya sudah batal demi hukum. Jadi, tanpa dibatalkan oleh Badan Pertanahan Negara (BPN), bukti kepemilikan berupa sertifikat atau lainnya sudah batal demi hukum.

Dipaparkannya, semenjak putusan kasasi turun berupa penyelesaian secara konsinyasi, pihaknya sudah mengadakan sosialisasi ke rumah-rumah warga pada (11/4) lalu. Yakni memberitahukan warga, jika uang ganti rugi lahan sudah dititipkan ke PN Kendal. “Warga bisa mengambilnya kapan saja yang mereka mau,” tandasnya.

Dikatakan, uang ganti rugi lahan dari PPKom yang dititipkan ke Pengadilan Negeri Kendal untuk 98 bidang total sebesar Rp 24 miliar. Sesuai data, penerima terbesar yaitu atas nama Bejo sebesar Rp 1,189 miliar dan Kardi sebesar Rp 1,149 miliar. Sedangkan penerima yang terkecil sebesar Rp 14 juta.

“Semua sudah dilakukan sesuai prosedur hukum. Jadi, kami hanya menjalankan keputusan hukum yang sudah final. Perihal proses eksekusi, nanti ada penolakan dari warga. Kami tetap akan melaksanakan eksekusi. Karena sebagai juru sita, hanya melaksanakan perintah putusan pengadilan,” katanya. (bud/ida)