Kali Pertama, PPDB Online Ditangani Pemprov Jateng

Evi Merasa Lebih Efektif, meski Minim Sosialisasi

Must Read

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu...

Sistem Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) Online tingkat SMA/SMK kali pertama diresmikan Rabu (7/6) lalu oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jawa Tengah. Mulai Minggu (11/6) kemarin, hingga Rabu (14/6) mendatang dilaksanakan serentak se-Jateng. Seperti apa?

SEMPAT muncul beberapa kerancuan dalam pemenuhan persyaratan PPDB online. Salah satunya adalah Kartu Keluarga (KK) dan Akta Lahir yang dikabarkan harus melalui legalisir oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) di masing-masing daerah. Sehingga beberapa kantor Disdukcapil di berbagai daerah di Jateng langsung berjejal dengan antrean panjang untuk meminta legalisir KK dan Akta Lahir.

Namun salah satu orang tua siswa yang ditemui oleh Jawa Pos Radar Semarang, Evy Hendranarita Sanyoto, SH, MH mengaku tidak melakukan hal itu. Pasalnya dalam persyaratan yang ia baca melalui internet, tidak ada keharusan bahwa KK dan akta lahir harus dilegalisir. ”Kayaknya gak disuruh legalisir, cuman waktu verifikasi suruh bawa yang asli,” ungkap ibu dari Bintang Avatara Prasojo Sanyoto ini.

Ditanya mengenai sosialisasi PPDB Online se-Jateng, Evi mengaku tidak mendapat secara langsung dari Disdikbud maupun sekolah. Dirinya lebih proaktif membaca petunjuk yang tersedia di internet. ”Kalau sosialisasinya, saya cuman buka-buka di internet. Itu sudah cukup dapat dipahami dan mudah dimengerti,” ujarnya.

Menurut Evi, PPDB online ini dirasa sudah cukup bagus. Proses pendaftaran melalui online membuatnya lebih mudah dan tidak harus mengantre di sekolah. ”Lebih mudah, lebih efisien waktu dan tinggal verifikasi saja di sekolah,” katanya.

Dirinya mengaku tidak mendapat kesulitan apa pun dalam melakukan pendaftaran secara online. Sebab, seluruh petunjuknya praktis dan mudah dilakukan. Hanya saja, ia sempat khawatir saat beredar kabar bahwa calon siswa disarankan membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk kelengkapan. Bersyukur, ternyata tidak perlu. ”Selain itu, untuk sementara ini saya cukup puas dengan sistem PPDB online. Belum tahu nanti saat proses verifikasi bagaimana,” bebernya.

Dirinya mendaftarkan anaknya di SMA 11 dan SMA 15 Semarang. Evi mengaku bahwa putranya memang sengaja tidak memilih SMA yang favorit. Sebab, putranya Bintang menuturkan bahwa jika di SMA Favorit, pasti akan selalu bersaing dan membuat sekolahnya menjadi tidak nyaman.

”Mbak bisa lihat, misal di SMA 1 rata-rata sekolah siswanya sudah bawa mobil, belum yang lainnya. Anak saya sebetulnya cukup berprestasi dengan IQ yang tinggi, tapi dia inginnya sekolah di SMA yang lingkungannya merata,” ujarnya.

Terkait rayonisasi, Evi menyetujui dengan sistem ini. Pasalnya, hal itu akan membuat siswa yang dekat dengan sekolah, lebih mudah. Salah satunya dari segi transportasi. Serta lebih menghemat biaya terutama waktu.

”Saya setuju dengan rayonisasi, paling tidak yang satu daerah atau paling dekat dengan sekolahan yang diutamakan lebih dahulu. Jadi lebih efisien dari segala hal, terutama waktu, tenaga dan biaya,” tutur Evi bekerja di bagian Humas Polda Jateng ini.

Penambahan nilai bagi siswa dengan kondisi tertentu, menurut Evi juga sudah sangat bagus. Sebab, prestasi itu tidak hanya dari nilai kemampuan otak anak, tetapi bisa dari prestasi lainnya, misalnya kemampuan di bidang olahraga, kesenian dan lainnya.

Tak hanya itu, nilai kemaslahatan bagi anak guru yang sempat diprotes oleh sebagian masyarakat juga dirasa oleh Evi. Tapi menurutnya itu lumrah, biar menjadi apresiasi bagi guru. ”Penambahan nilai kemaslahatan bagi anak guru saya juga setuju. Guru itu harus kita berikan penghargaan ataupun apresiasi atas jasa-jasanya. Misal salah satunya dengan memberikan tambahan nilai buat putra/putrinya/keluarganya,” tandasnya.

Sekretaris Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Jateng, Wiharto membenarkan tidak perlunya legalisir KK dan akta kelahiran, cukup melampirkan fotokopinya dan menunjukkan dokumen asli.

Kan ada ribut-ribut KK dan akta kelahiran harus dilegalisir. Kami ingin sampaikan, tidak perlu. Cukup fotokopinya dengan menunjukkan KK dan akta kelahiran aslinya,” kata Kepala SMA Negeri 3 Semarang.

Diakuinya, dalam draf petunjuk teknis PPDB SMA dan SMK Jateng memang sempat ada persyaratan legalisir KK dan akta kelahiran, tetapi draf tersebut belum final karena masih banyak masukan untuk penyempurnaan.

Lha wong belum ditandatangani. Juknis itu sendiri finalnya baru Selasa (6/6) malam, kemudian Rabu (7/6) diluncurkan. Ada kemungkinan draf yang masih memuat persyaratan itu beredar lebih dulu,” katanya.

Wiharto yang juga Ketua MKKS SMA Kota Semarang itu sudah mengundang seluruh kepala SMP dan SMA Negeri yang ada di Semarang untuk menjelaskan juknis tersebut agar tidak menimbulkan salah penafsiran. ”Kalau di SMA, kami dari MKKS SMA sudah mengundang kepala SMA, sudah clear. Untuk SMK kan bukan kewenangan kami, tetapi baik SMA maupun SMK Negeri tidak perlu legalisir KK dan akta kelahiran,” katanya.

Seperti diketahui sebelumnya, Kantor Disducapil Kota Semarang digeruduk ratusan masyarakat yang meminta legalisir KK dan akta kelahiran untuk persyaratan mendaftar SMA dan SMK Negeri di Jateng. Bahkan, petugas Disdukcapil Kota Semarang mengaku permohonan legalisir KK dan akta kelahiran sudah membeludak sejak Rabu (7/6) dan berlanjut pada Kamis (8/6) hingga menimbulkan antrean panjang.

Seperti diungkapkan Budiyono, 53, warga Pudak Payung Semarang yang datang bersama anaknya lulusan SMP Negeri 12 Semarang ke Kantor Disdukcapil Kota Semarang untuk melegalisir KK dan akta kelahiran. ”Sebenarnya, saya sudah ke kantor kecamatan, namun untuk legalisir KK dan akta kelahiran harus ke Disdukcapil. Jadinya, ya, ramai begini. Katanya, syaratnya harus legalisir KK dan akta kelahiran,” katanya. (tsa/ida/ce1)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisement -

Latest News

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat cerai. Hal itu disampaikan oleh...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu anak kiai, satu lagi anak...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp 28.000.000.000.000.000. Kedua: hasil IPO itu akan...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden Joko ”Jokowi” Widodo kelihatan nyata...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -