Pemda Tak Cakap Kelola Aset

Must Read

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu...

SEMARANG – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) menilai kemampuan pemerintah daerah dalam menginventarisasi aset-asetnya belum memadai. Selain manajemen aset yang buruk, pemerintah daerah dianggap tidak cakap dalam mengelolanya.

”Sekarang bisa dibayangkan, pembangunan di Jateng ini dibiayai dari mana? Semua dari pajak kendaraan bermotor. Nah kalau tidak ada lagi orang beli kendaraan, pemprov akan tidak punya anggaran,” ujar anggota DPD RI asal Jateng, Bambang Sadono di sela ”Uji Sahih Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Kekayaan Negara dan Daerah” di Fakultas Hukum Undip, Senin (12/6).

Menurut dia, seharusnya aset pemda yang sangat banyak dan menyebar di berbagai daerah dapat dimanfaatkan secara maksimal. Sehingga pengelolaannya menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) yang signifikan. ”Dari segi inventarisasi data saja banyak yang belum memadai. Belum lagi, pengelolaan asetnya,” katanya.

Mantan Wakil Ketua DPRD Jateng itu mengingatkan banyaknya aset-aset milik pemda yang masih bermasalah. Bahkan ada yang sampai dikuasai oleh pihak lain. ”Butuh RUU Pengelolaan Kekayaan Negara dan Daerah. Rambu-rambu atau aturannya dibuat semakin jelas sehingga peluang-peluang aset untuk diselewengkan semakin terbatas,” katanya.

Bambang mencontohkan polemik lahan di kompleks Pekan Raya Promosi Pembangunan (PRPP) Semarang yang merupakan aset Pemprov Jateng yang akhirnya kalah di tingkat kasasi MA.

Ketua Badan Pengkajian MPR RI itu mengatakan dalam UU, aturannya akan diatur secara detail, termasuk menyoal kerja sama pengelolaan aset pemerintah agar tidak menimbulkan polemik.

”Makanya, pengaturannya dibuat lebih jelas, kalau kerja sama bagaimana? Kan kerja sama harus menghasilkan sesuatu untuk pemerintah atau negara,” kata dia.

Pengelolaan aset daerah juga masih bersifat sektoral dalam regulasi. Seperti dalam UU Agraria, dan sebagainya sehingga perlu disinkronisasi dalam satu regulasi yang menyeluruh. ”Ini merupakan keberpihakan DPD. Selama ini tidak pernah terpikirkan serius dari mana provinsi membiayai kebutuhannya. Kalau tidak diatur dengan baik, lama-lama bisa bangkrut,” tegasnya.

Selain di Undip, uji sahih atas RUU tersebut dilakukan serentak di dua PTN lain, yakni Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, dan Universitas Negeri Makassar, Sulawesi Selatan. Hadir dalam uji sahih RUU Pengelolaan Kekayaan Negara dan Daerah itu Wakil Ketua Komite 4 DPD RI A Budiono, dan para pakar Undip dipimpin Rektor Undip Prof Yos Johan Utama. (ric/ce1)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisement -

Latest News

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat cerai. Hal itu disampaikan oleh...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu anak kiai, satu lagi anak...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp 28.000.000.000.000.000. Kedua: hasil IPO itu akan...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden Joko ”Jokowi” Widodo kelihatan nyata...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -