Temukan Dugaan Maladministrasi

Pelaksanaan PPDB Online SMA/SMK Negeri di Jateng

Must Read

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu...

SEMARANG – Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menemukan dugaan maladministrasi dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online SMA/SMK Negeri lalu. Temuan ini diperoleh setelah ombudsman membuka posko pengaduan serta melakukan pengawasan langsung PPDB online ke sejumlah kabupaten dan kota di Jateng.

Plt Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Sabarudin Hulu, menyampaikan, dalam pelaksanaannya (PPDB online, Red), pemahaman satuan pendidikan (sekolah) terhadap peraturan dan ketentuan terkait memiliki peranan penting. Diharapkan dengan adanya pemahaman yang baik, satuan pendidikan tidak lagi kesulitan dalam menginterpretasikan dan mengimplementasikan ketentuan yang ada.

”Kami masih menemukan praktik-praktik di lapangan yang tidak sesuai dengan ketentuan, utamanya disebabkan karena perbedaan penafsiran terhadap peraturan,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Semarang di kantornya, Rabu (21/6).

Sabarudin mencontohkan, terkait legalisasi Kartu Keluarga (KK) dan akta kelahiran yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Rata-rata calon peserta didik menafsirkan bahwa hal itu adalah syarat wajib dalam mendaftar. Tak heran, jika hampir semua Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) di Jateng dibanjiri calon peserta didik dan orang tuanya yang akan melegalisasi KK dan akta kelahiran.

Melihat hal itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jawa Tengah (Jateng), Gatot Bambang Hastowo, pun langsung meminta kepada para siswa yang ingin melakukan pendaftaran sekolah baru pada PPDB jenjang SMA-SMK di Jateng 2017 untuk tidak melakukan legalisasi akta kelahiran atau Kartu Keluarga (KK) terlebih dahulu. Ia juga mengeluarkan surat edaran yang ditembuskan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.

Selain soal legalisasi KK dan akta kelahiran, pihaknya juga menemukan kurangnya pemahaman satuan pendidikan terhadap ketentuan rayonisasi yang dikecualikan bagi anak PNS, anggota TNI dan Polri yang melakukan pendaftaran di sekolah, di mana kedua orang tuanya ditugaskan. Sebab, berdasarkan ketentuan, sesuai dengan surat penugasan orang tua, maka calon peserta didik diberikan kuota 5 persen.

”Akan tetapi pada pelaksanaannya, hal tersebut tidak dipertimbangkan, karena pada aplikasi PPDB online tidak disediakan kolom khusus untuk memuat nomor surat penugasan orang tua sebagai pengganti keterangan domisili,” ujarnya.

Sabarudin menambahkan, pihaknya juga menerima 4 pengaduan soal adanya praktik pungutan liar (pungli). Salah satunya terjadi di sebuah SMK negeri yang menyatakan bahwa calon peserta didik dapat diterima pada satuan pendidikan dengan membayar sebesar Rp 1 juta. Hal tersebut dibuktikan dalam laporan dengan pelampiran surat dari orang tua yang melapor.

”Karena sudah jelas dalam Permendikbudnya ya, bahwa sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun sekolah yang mendapat bantuan operasional sekolah (BOS) tidak boleh memungut biaya. Jadi, kalau ada pungli, sanksi yang didapat bisa sampai pembekuan izin sekolah tersebut,” bebernya.

Terkait permasalahan rayonisasi, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah memperoleh pengaduan dari orang tua calon peserta didik pada salah satu sekolah yang merasa dirugikan akibat kurangnya pemahaman satuan pendidikan dalam pelaksanaan PPDB online.

Menurut Sabarudin, hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi dari Disdikbud mengenai Petunjuk Teknis (juknis) kepada satuan pendidikan, khususnya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah  Nomor: 421/05238 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri tahun pelajaran 2017/2018 di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Sabarudin menjelaskan, temuan yang disampaikan merupakan hasil pengawasan di sejumlah beberapa satuan pendidikan. Pihaknya juga menerima sejumlah laporan masyarakat, baik yang datang langsung ke posko pengaduan PPDB, Ombudsman mampu melalui Call Center 137.

”Hasil temuan ini akan kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng dan pihak terkait. Sebagaimana ketentuan UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, bahwa kami dapat memberikan sarana perbaikan serta meningkatkan pelayanan publik,” katanya.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Gatot Bambang Hastowo, mengatakan, pihaknya sampai saat ini belum mendapatkan laporan langsung terkait praktik pungutan yang ditemukan oleh Ombudsman. Namun dirinya menegaskan bahwa dalam aturannya, SMA/SMK dalam pelaksanaan daftar ulang tidak diperkenankan untuk menarik pungutan apa pun kepada orang tua calon peserta didik. Pihaknya menegaskan, terkait pembelian seragam sekolah, berapa besarnya akan dikembalikan kepada kesepakatan orang tua masing-masing. ”Sesuai Permendikbud, soal seragam sekolah sudah diserahkan kepada orang tua siswa, jadi tidak ada pungutan lagi,” tegasnya.

Gatot menerangkan, nantinya setelah resmi menjadi warga sekolah, dalam arti siswa telah menjalankan rutinitas belajar mengajar, kepala sekolah bersama komite sekolah diminta membuat Rencana Kerja dan  Anggaran Sekolah (RKAS). Dalam rapat tersebut, nantinya dibuat perencanaan untuk kebutuhan Biaya Operasional Sekolah.

Nah ini berbeda dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), ibaratnya gini, sekolah butuh biaya Rp 100 ribu per siswa, nah pemerintah membantu sebesar 40 ribu, kekurangannya Rp 60 ribu didapat dari situ. Itu pun sesuai dengan SOP-nya,” katanya.

Ia menjelaskan, nantinya dalam RKAS memuat tentang biaya operasional sekolah, yang terdiri atas tiga hal, yakni investasi yang dipakai untuk perbaikan gedung, dan sarana prasarana lainnya. Kedua, operasional dalam hal ini untuk keperluan membayar listrik, pembelian alat tulis dan sebagainya. Yang ketiga adalah personal, di mana dananya digunakan untuk beasiswa, honor guru, dan lainnya.

Gatot menegaskan, sanksi yang diterima sudah jelas tertera dalam PP Nomor 48 tentang pejabat pemerintahan yang terlibat dalam pelanggaran, salah satunya adalah pencopotan dari tugasnya sebagai kepala sekolah. Ia mengatakan, bahwa jika ditemukan (sekolah yang melakukan pungutan), maka ia akan menindak tegas dalam hal ini kepala sekolahnya.

Gatot menegaskan, kepada seluruh kepala sekolah khususnya dalam pengelolaan keuangan, harus hati-hati menggunakan uang negara ataupun uang rakyat jangan sampai salah. Usai pelaksanaan PPDB online, dirinya berharap kepada seluruh jajaran di satuan pendidikan untuk merencanakan kegiatan sebaik mungkin supaya mampu mencetak prestasi-prestasi membanggakan.

”Uang negara serupiah pun harus dipertanggungjawabkan dan prosedurnya harus benar sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan yang baik dan benar. Jangan sampai digunakan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kemajuan sekolah demi peningkatan mutu kualitas pendidikan di Jawa Tengah khususnya,” pungkasnya. (tsa/aro/ce1)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisement -

Latest News

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat cerai. Hal itu disampaikan oleh...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu anak kiai, satu lagi anak...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp 28.000.000.000.000.000. Kedua: hasil IPO itu akan...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden Joko ”Jokowi” Widodo kelihatan nyata...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -