Dampingi Pasangan Jelang Pernikahan

Must Read

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu...

SEMARANG – Belakangan, angka kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perceraian meningkat. Karena itu, DPRD Jateng berinisiatif menyusun Raperda Ketahanan Keluarga.

Anggota Komisi E DPRD Jateng, Muh Zen Adv menyampaikan dalam naskah akademik Raperda Ketahanan Keluarga yang sedang disusun Komisi E DPRD Jateng, salah satu materi di dalamnya akan dibetuk tim pendamping keluarga di masing-masing kabupaten/kota. Seperti halnya Provinsi Jabar yang sudah lebih dahulu membuat Perda ini, telah membentuk tim motivator keluarga (motekar) yang bertugas sebagai pendamping keluarga di desa. ”Kami juga akan membuat tim sukarelawan itu tapi nanti beda sistem dengan Jabar,” ucapnya.

Dijelaskan, tujuan perda ini adalah memberikan pelayanan dari pemerintah daerah kepada masyarakat untuk informasi dan sosialisasi lebih awal tentang pentingnya kesiapan terhadap proses menjelang pernikahan. Baik dari aspek kesiapan usia, psikologis, finansial, dan lainnya.

Dia menilai, masalah itu akan menjadi prioritas dalam Perda Ketahanan Keluarga. Hal ini dikarenakan data dari  Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Jateng, 60 persen kegagalan pernikahan karena pernikahan dini.

Dari datanya, di Wonogiri setiap hari ada empat janda baru. Jika dirata-rata ada 35 kabupaten/kota di Jateng, berarti akan ada seratus lebih janda baru sehari. ”Bayangkan kalau satu tahun, akan ada ribuan atau puluhan ribu janda. Anak-anaknya nanti psikologinya, pendidikannya, kesehatannya, dan ketahanan hidup mereka pasti akan terganggu,” bebernya.

Dia menambahkan, perlu ada sosialisasi kepada masyarakat melalui kepala desa dan pejabat KUA di tiap daerah untuk menyadarkan masyarakat batas usia pernikahan. Seperti yang diatur dalam UU No 1/1974 tentang Perkawinan Bab 2 pasal 7 ayat 1. Yaitu berbunyi Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Minimal kan 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. (amh/ric/ce1)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisement -

Latest News

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat cerai. Hal itu disampaikan oleh...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu anak kiai, satu lagi anak...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp 28.000.000.000.000.000. Kedua: hasil IPO itu akan...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden Joko ”Jokowi” Widodo kelihatan nyata...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -