Transaksi Kartu Tani Tak Gratis

Must Read

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu...

SEMARANG – DPRD menyorot berbagai kebijakan Pemprov Jateng yang terkesan masih mengabaikan kesejahteraan nelayan. Misalnya meski ada kartu tani ternyata di lapangan masih belum maksimal. Selain itu, beberapa kebijakan juga tidak berpihak, sehingga petani di Jateng semakin menderita.

Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD Jateng, Mochamad Wasiman mengatakan, sosialisasi  Kartu  Tani  pada  masyarakat  masih  dirasa  kurang. Ini  dibuktikan  masih  banyaknya  masyarakat  yang  masih  belum  paham  cara  memanfaakan  kartu  tersebut.

”Ini membuktikan ada  ketidaksiapan  dinas  terkait  dalam  pelaksanaan  Kartu  Tani, sehingga  muncul  ketidakpahaman  dalam  pelaksanaan  di  tingkat  bawah,” tambahnya.

Ia menambahkan, masyarakat  juga  mengeluhkan  adanya  biaya-biaya tambahan untuk memanfaatkan kartu tersebut. Semisal antara Rp 1.000-Rp 2.000 per transaksi dan ini jelas memberatkan para petani. Oleh karena itu mohon agar ada  target dan juklak juknis yang jelas terkait implementasi Kartu Tani. ”Masyarakat juga harus dibebaskan dari biaya-biaya tambahan yang dibebankan langsung  oleh pihak Perbankan,” ujarnya.

Anggota DPRD Jateng, Karsono menyorot Indeks  Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Tengah pada Desember  2016 mengalami penurunan 0,20 persen, yaitu dari posisi 99,55 menjadi 99,35. Nilai tukar petani (NTP) adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani  dengan  indeks  harga  yang  dibayar petani yang  dinyatakan dalam persentase. ”Padahal nilai  tukar  petani merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani. Semakin tinggi nilai NTP, semakin  kuat daya beli petani,” tambahnya.

Ia berharap Pemprov Jateng harus lebih memperhatikan kesejahteraan petani dengan menggenjot program urusan pertanian. Urusan pertanian merupakan urusan pilihan, namun tetap harus diperhatikan karena menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani. Hal ini terkait dengan rendahnya serapan di Bidang Pertanian dengan realisasi sebesar Rp 376,49 miliar (93.39 persen) dari anggaran sebesar Rp 403,12 miliar. ”Anggaran di bidang pertanian seharusnya bisa menyelamatkan nilai tukar petani (NTP),” tambahnya. (fth/ric/ce1)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisement -

Latest News

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat cerai. Hal itu disampaikan oleh...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu anak kiai, satu lagi anak...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp 28.000.000.000.000.000. Kedua: hasil IPO itu akan...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden Joko ”Jokowi” Widodo kelihatan nyata...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -