Widhi Janjikan Kelompok Nelayan Berbadan Hukum

Must Read

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu...

SEMARANG – Ketua Gerakan Tani Nelayan Indonesia (Ganti) Jateng Widhi Handoko mulai melakukan sosialisasi setelah mendeklarasikan diri maju sebagai bakal calon wakil gubernur Jateng. Belum lama ini Widhi bersilaturahmi dengan Kelompok Tani Tambaklorok di RW 15 Kelurahan Tanjung Mas, Semarang.

Dalam kesempatan bertemu dengan para nelayan Tambaklorok tersebut, Widhi memaparkan rangkaian program besutannya yang digadang-gadang mampu meningkatkan perekonomian keluarga nelayan. Salah satunya, pihaknya akan membantu dan menggratiskan pembuatan akta badan hukum kelompok tani sebagai syarat mendapat bantuan alat dan akses permodalan.

Dari kacamata Widhi, selama ini kelompok nelayan tidak bisa mendapatkan bantuan permodalan karena tidak memiliki akta badan hukum. ”Kuncinya itu di badan hukum, pemerintah tak akan menggelontor bantuan jika tak ada badan hukum dari kelompok nelayan, bisa kena KPK nanti malah,” paparnya.

Dia pun meminta nelayan di Tambaklorok untuk segera mengumpulkan KTP. KTP itu akan digunakan Ganti Jateng untuk membuat badan hukum untuk kelompok nelayan setempat. ”Akan kami bantu membuat badan hukum secepatnya. Tidak sampai satu minggu asal persyaratan lengkap,” imbuhnya.

Dia menggratiskan mulai dari biaya pengurusan akta sampai biaya ke Kementerian Hukum dan HAM. Sebanyak 60 kelompok nelayan Tambaklorok segera direalisasikan berupa badan hukum kelompok. ”Seperti di Pemalang, kami fasilitasi pembuatan badan hukum kelompok, kami bantu akses ke pemerintah dan turunlah bantuan 17 alat traktor, pompa dan kincir air tambak. Di Jepara malah bisa mendatangkan bantuan kapal,” terang Widhi yang berprofesi sebagai notaris ini.

Selain masalah badan hokum, aspirasi nelayan lainnya terkait penggunaan cantrang. Widhi dengan tegas mengkritisi kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti. Payung hukum harus segera dibuat agar nelayan bisa melaut dengan tenang. ”Tadi ada Kelompok Pengawas wadul, dilematis mengawasi para nelayan yang menggunakan cantrang untuk ditangkap, padahal kawan dan saudaranya sendiri. Nah saya akan kirim surat protes ke menteri Susi, harus ada payung hukum perpanjangan penggunaan cantrang,” paparnya.

Payung hukum berfungsi bagi Dinas Kelautan dan Perikanan untuk memberikan surat perpanjangan penggunaan cantrang. Saat ini dinas belum berani memberikan izin perpanjangan selama belum ada legal standing dari Kementerian. ”Perpanjangan di Jateng itu Juli ini selesai, jika tak ada payung hukum dari KKP maka dinas pun tak berani,” katanya.

Sementara itu, Koordinator Kelompok Nelayan Tambaklorok M Rozikin mengaku terbantu dengan fasilitas pembuatan badan hukum kelompok nelayannya. ”Kami ada 60 kelompok nelayan, tiap kelompok ada 20 nelayan. Belum berbadan hukum semua karena memang tak mampu dengan biaya pembuatan badan hukum kelompok Rp 5-7 juta, kami terima kasih atas bantuan Ganti Jateng ini,” katanya.

Selanjutnya, setelah badan hukum rampung maka kelompok tani harus membuat Kartu Nelayan agar bisa mendapat subsidi pemerintah seperti BBM. Badan hukum juga sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan dan permodalan baik dari pemerintah, KKP maupun Kementerian Sosial. (amh/ric/ce1)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisement -

Latest News

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat cerai. Hal itu disampaikan oleh...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu anak kiai, satu lagi anak...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp 28.000.000.000.000.000. Kedua: hasil IPO itu akan...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden Joko ”Jokowi” Widodo kelihatan nyata...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -