Taksi Online Dilarang Beroperasi sebelum Urus Izin

Taksi Online vs Taksi Konvensional

Must Read

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu...

SEMARANG – Kepala Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Dinas Perhubungan Provinsi Jateng, Dikki Rulli Perkasa menegaskan, aturan yang terpasang menggunakan spanduk di depan Stasiun Poncol Semarang merupakan aturan resmi pemerintah.

“Iya, itu aturan resmi. Kami minta teman-teman (taksi online) untuk mengurus perizinannya. Itu hasil rapat kami pada tanggal 10 Juli lalu di Kota Semarang,” terang Dikki, Kamis (13/7/2017).

Sampai sekarang, belum ada satupun taksi online yang melakukan proses perizinan. Belum ada data pasti mengenai jumlah taksi online di Kota Semarang. Tetapi berdasarkan keterangan para pengemudi, diperkirakan ada lebih dari 2.000 taksi online. “Kalau belum melakukan perizinan, otomatis mereka ilegal semua, tidak boleh beroperasi. Kami juga melindungi para pengguna jasa agar dilayani menggunakan angkutan-angkutan yang legal. Kalau ada apa-apa, peran pemerintah bisa kelihatan,” katanya.

Kalau berdasarkan aturan, seharusnya pada 1 Juli lalu mereka harus sudah berizin. Masa transisinya sudah diberikan selama satu tahun sebelumnya. Aturannya, semua sudah tertuang di Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

“Prosesnya sama dengan perizinan angkutan umum lainnya, mengajukan izin ke kami dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan, nanti kami proses, udah gitu aja,” katanya.

Kalau Peraturan Gubernur (Pergub) untuk mengatur kuotanya, bersifat pengaturan lokal. Saat ini Pergubnya masih dalam proses penandatanganan. “Mulai 1 Juli aturan Permenhub itu sudah diterapkan. Kami sampaikan, kuotanya nanti menyusul. Kami inginnya semua harus melakukan perizinan, katanya.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang, Supriyadi mengatakan, transportasi berbasis aplikasi online memang harus ada aturan yang jelas. Jika transportasi online dan konvensional ini tidak diatur, tentunya akan sangat rawan terjadi gesekan. “Tetapi pemanfaatan sistem online sudah tidak bisa lagi direm di tengah perkembangan teknologi seperti saat ini, karena sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Masyarakat inginnya instan dan cepat. Sistem online ini lebih mampu mencuri hati dan menjadi pilihan masyarakat,” kata dia.

Maka dari itu, lanjut Supriyadi, pemerintah harus membatasi dan mengaturnya. Mulai dari tarif, jangan sampai merusak tarif konvensional, hingga kemudian mereka bisa seenaknya beroperasi. “Bagaimanapun para pelaku transportasi konvensional ini juga warga Kota Semarang yang perlu dilindungi. Operasional mereka supaya tidak tenggelam, karena mereka juga butuh makan. Solusinya ya diatur teknisnya, bisa juga digabungkan antara konvensional dan online,” katanya.

Menurut Supriyadi, sudah saatnya para pelaku transportasi konvensional memahami penggunaan Teknologi Informasi (IT) agar mampu bersaing di era seperti ini. “Prinsipnya, jangan sampai Kota Semarang ini menjadi tidak kondusif. Mengenai regulasi kalau bisa harus dibuat Peraturan Daerah (Perda). Tidak hanya Peraturan Wali Kota (Perwal), harusnya diperdakan, nanti mereka diajak bicara untuk hearing, terkait masukan-masukan sehingga dibuat regulasi yang disepakati atas masukan-masukan semua pihak,” bebernya.

Setelah ada Perda, tentunya semua pihak harus menjalankan Perda tersebut. Jangan sampai angkutan online yang sudah merebak ini tidak ada regulasi yang mengatur. “Kalau tidak ada regulasi, otomatis akan memunculkan persoalan. Sebenarnya banyak solusi, baik digabungkan antara online dan konvensional, diatur secara seragam agar tidak muncul kecemburuan,” katanya.(amu/ton)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisement -

Latest News

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat cerai. Hal itu disampaikan oleh...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu anak kiai, satu lagi anak...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp 28.000.000.000.000.000. Kedua: hasil IPO itu akan...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden Joko ”Jokowi” Widodo kelihatan nyata...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -