Desak Tutup Perlintasan Kereta Sebidang

Must Read

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu...

SEMARANG – Banyaknya kasus kecelakaan maut di perlintasan Kereta Api (KA) sebidang di Jateng harus menjadi perhatian serius. DPRD Jateng meminta pemerintah bertanggungjawab untuk mencari jalan keluar terkait persoalan perlintasan KA sebidang ini. Sebab, masyarakat banyak menjadi korban akibat perlintasan KA sebidang.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng, Hadi Santoso mengatakan, setidaknya tahun ini saja sudah ada 27 kasus kecelakaan. Bahkan, dalam beberapa kasus, semua korban meninggal dunia. Harusnya ada upaya konkret semisal membuat perlintasan tidak sebidang, flyover, atau underpass. “Jika memang tidak mampu tutup saja, atau minimal batasi agar tidak bisa dilewati kendaraaan roda empat,” katanya.

Ia meminta PT KAI lebih proaktif untuk mematok jalan-jalan ilegal. Karena banyak perlintasan sebidang di Jateng yang memliki tingkat kerawanan cukup tinggi. Data dari Dinas Perhubungan Jateng, ada 1.303 perlintasan sebidang. Selain itu, di Jateng juga ada 1.091 perlintasan KA yang tidak dijaga dan 991 perlintasan tak berpalang pintu. “Dengan banyaknya kasus laka lantas di perlintasan sebidang, pemerintah terkesan melempar tanggungjawab. Sebab, dengan UU 23/2007 tentang perkeretaapian dianggap oleh pemda kewajiban pengamanan kereta pun menjadi tanggung jawab PT KAI dengan segala keistimewaan hak bagi kereta,” ujarnya.

Namun UU 23/2014 tentang Pemda menjadi alasan PT KAI bahwa pengamanan perlintasan sebidang ini menjadi kewajiban pemda menyesuaikan status jalan yang melewati. Jika jalan nasional kewajiban pemerintah pusat, jika jalan provinsi kewajiban pemprov, jika jalan kabupaten kewajiban pemkab. “Saling lempar ini menyebabkan semakin menjamurnya perlintasan sebidang ilegal,” tambahnya.

Kecelakaan maut sering terjadi di perlintasan non palang. Artinya sebenarnya di perlintasan ilegal dan bisa untuk ditutup langsung. Tetapi pemerintah pun dilema, mengingat banyaknya perlintasan ilegal yang memang dibutuhkan masyarakat. “Kalau secara aturan harusnya ditutup, itu jalan yang harus diambil pemerintah. Tapi memang satu sisi dibutuhkan,” kata anggota Komisi D DPRD Jateng, Abdul Aziz. (fth/ric)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisement -

Latest News

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat cerai. Hal itu disampaikan oleh...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu anak kiai, satu lagi anak...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp 28.000.000.000.000.000. Kedua: hasil IPO itu akan...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden Joko ”Jokowi” Widodo kelihatan nyata...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -