Masyarakat Peduli Kendeng Bela Joko Priyanto

Must Read

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu...

SEMARANG-Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Kendeng Lestari melakukan aksi di depan Markas Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Mapolda Jateng). Mereka menuntut kepada Polda Jateng untuk menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis Jaringan Masyarakat Peduli Pegungan Kendeng (JM-PPK), Joko Priyanto.

Komisioner Komnas HAM, M Imdadun Rahmat mengatakan bahwa penetapan Joko Priyanto sebagai tersangka akibat dugaan pemalsuan dokumen bukan merupakan kriminal murni. Seharusnya tuduhan pemalsuan dokumen itu dilaporkan oleh pihak yang dirugikan. “Jadi terbaca betul bahwa ini adalah alat untuk pelemahan. Indikasinya kuat sekali, ini kriminalisasi,” ujarnya di lokasi aksi, Selasa (22/8) kemarin.

Rencananya Komnas HAM akan menyurati Komisi Yudisial untuk mengawasi proses persidangan Joko Priyanto agar pengadilan tidak digunakan sebagai alat mematahkan perjuangan para aktivis pembela hak.

Komnas HAM menilai jika proses hukum terhadap Joko Priyanto tetap dilanjutkan maka kepolisian, kejaksaan, serta pengadilan merupakan pihak yang berkontribusi terhadap upaya kriminalisasi, karena telah mengabaikan norma-norma hak asasi manusia.

Tim kuasa hukum Joko Priyanto atau Joko Prin menganggap penetapan status tersangka terhadap kliennya tidak kuat. Mereka meyakini Joko Prin tidak melakukan pemalsuan terhadap dokumen penolak pabrik PT Semen Indonesia.

Salah satu kuasa hukum Joko Prin, Etty Oktaviani mengatakan dalam pembuatan dokumen tersebut 2.501 warga menulis nama dan tanda tangan sendiri. Sehingga secara otomatis seluruh warga turut bertanggung jawab.

“Artinya harus ada pemeriksaan secara menyeluruh, harus ada penetapan bahwa dokumen itu palsu ketika Mas Prin akan dijerat pasal 263 ayat 2 nya. Tapi sampai detik ini,  nggak ada,” ujar Etty di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Jawa Tengah, saat mendampingi Joko Prin memenuhi panggilan polisi. Dalam menjalani proses hukumnya, Joko Priyanto didampingi oleh sedikitnya 32 orang kuasa hukum. (tsa/ida)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisement -

Latest News

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat cerai. Hal itu disampaikan oleh...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu anak kiai, satu lagi anak...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp 28.000.000.000.000.000. Kedua: hasil IPO itu akan...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden Joko ”Jokowi” Widodo kelihatan nyata...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -