Kemiskinan Dipengaruhi Jumlah Anggota Keluarga

Must Read

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu...

SEMARANG-Angka kemiskinan di Jateng masih di angka 13,01 persen atau 4.450,72 ribu jiwa. Hanya turun 0,26 persen dari periode Maret 2016. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng, ternyata hanya 18,39 persen warga miskin yang tidak bekerja. Sementara 81,61 persen sudah bekerja.

Data itu menunjukkan bahwa program Pemprov Jateng mengenai pengentasan kemiskinan dengan membuka lapangan pekerjaan, dinilai kurang tepat. “81,61 persen warga miskin ternyata sudah punya pekerjaan. Lantas, kenapa mereka masih tetap miskin?” kata Kepala BPS Jateng, Margo Yuwono, Rabu (23/8) kemarin.

Dari datanya, yang menyebabkan para pekerja masih miskin adalah beban jumlah anggota kuarga. Terhitung, ada 40,17 persen warga miskin yang sudah punya pekerjaan, punya tanggungan 5 orang atau lebih. 40,68 persen 3-4 orang, dan 19,15 persen menanggung 1-2 orang.

“Misalnya ada dua pekerja dengan gaji yang sama. Yang satu hanya menanggung 1 istri dan 1 anak. Satunya 1 istri dan 5 anak. Yang punya banyak anak ini, bisa masuk golongan di bawah garis kemiskinan,” paparnya.

Dijelaskan, tingkat kemiskinan memang dihitung dari banyak faktor. Tapi garis besarnya, adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar itu antara lain, pangan, kesehatan, pendidikan, pakaian, hingga tempat tinggal.

Mengenai komponen garis kemiskinan, lanjutnya, dipengaruhi dua faktor. Yaitu makanan dan nonmakanan. Untuk makanan, setara dengan pemenuhan kebutuhan kalori 2.100 kkal per kapita per hari. Sementara nonmakanan, dihitung dari kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. “Jika ada keluarga yang per kapita per harinya di bawah angka garis kemiskinan, maka akan digolongkan warga miskin,” bebernya.

Dia memberi masukan, persoalan kemiskinan bukan sekadar jumlah warga miskin. Tapi juga harus mencari tahu seberapa jauh kondisi perekonomian mereka dari garis kemiskinan. Margo Yuwono kembali memberi contoh.

“Ada dua daerah yang jumlah kemiskinannya sama-sama 30 persen. Yang satu berada tidak jauh dari garis kemiskinan. Satunya sangat jauh dari garis kemiskinan. Maka penangannya akan berbeda. Artinya, harus diketahui dulu pengeluaran per kapita per hari setiap warga yang berada di bawah garis kemiskinan,” tegasnya.

Wakil Gubernur Jateng, Heru Sudjatmoko mengakui, untuk memangkas angka kemiskinan, memang harus diketahui secara detil status warga miskin. Mulai dari jumlah usia produktif, hingga beban jumlah keluarga. “Kalau bisa harus tahu juga, anak-anaknya sampai putus sekolah atau tidak. Kalau belum putus sekolah, sekarang kelas berapa, dan seterusnya. Gambaran itu harus ada dulu, agar pemerintah bisa merancang program yang efektif,” terangnya.

Peta detil keluarga miskin itu, lanjutnya, pasti diketahui kepala RT. Memang, RT bukan pejabat struktural resmi pemerintahan. Tapi bisa dimintai data. “Artinya, semakin ke bawah, data akan semakin detil,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Jateng, Sujarwanto Dwiatmoko mengakui, pengentasan kemiskinan memang sangat sulit. Rata-rata penurunan angka kemiskinan dari 2013-2017, hanya 0,36 persen per tahun. “Kalau target optimistis RPJMD, hanya sampai 9,98 persen,” bebernya.

Meski begitu, dia terus berupaya menekan angka kemiskinan. Salah satunya mengoptimalkan kinerja Tim Koordinasi Penanganan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Jateng. Ada 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masuk dalam tim itu untuk mengeroyok masalah kemiskinan.

Misalnya ada dinas dan badan yang masuk klaser pertama. Klaster itu khusus mengatasi kemsikinan dari sisi pangan, kesehatan, hingga akses pendidikan. “Untuk klaster kedua, menangani bagaimana masyarakat bisa meningkatkan taraf hidupnya. Ini lewat Dinas Koperasi dan UKM dan Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) yang memberikan stimulan lewat pendampingan dan tambahan modal usaha,” terangnya. (amh/ida)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisement -

Latest News

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat cerai. Hal itu disampaikan oleh...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu anak kiai, satu lagi anak...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp 28.000.000.000.000.000. Kedua: hasil IPO itu akan...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden Joko ”Jokowi” Widodo kelihatan nyata...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -