BPN Persilahkan Warga Protes ke PPK

Pembebasan Lahan Tol Semarang-Batang

Must Read

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu...

KENDAL—Tim pembebasan lahan proyek tol Semarang-Batang untuk wilayah Kendal, mempersilahkan masyarakat terdampak tol untuk melakukan protes terhadap hasil ukur lahan yang tidak sesuai dengan luasan yang ada di sertifikat tanah. Sebab dari Badan Pertanahan Negara (BPN) baru bisa melakukan ukur ulang setelah adanya protes dan perintah dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Demikian dikatakan Kepala BPN Kendal, Herry Fathurachman selaku ketua tim pembebasan lahan pembangunan tol Semarang-Batang wilayah Kendal. Ditegaskannya, jika yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengukuran tanah adalah BPN. Namun BPN sendiri tidak melakukan ukur ulang karena sudah dilakukan ukur bidang tanah sebelumnya.

“Kami melakukan pengukuran itu harus ada dasar dan perintah. Kalau PPK tidak mengeluarkan perintah, BPN tidak bisa melakukan ukur ulang. Nanti siapa yang akan membayar, sebab pengukuran lahan yang begitu luas butuh biaya,” katanya, kemarin.

Prosedur protes atas hasil pengukuran bidang tanah dapat dilakukan dengan cara, warga yang terdampak tol melakukan protes ke kepala desa setempat. Baru kemudian dari desa menyampaikannya ke PPK. Dari PPK nanti baru menurunkan surat perintah kerja (SPK) kepada BPN untuk melakukan ukur ulang. “Tanpa adanya SPK, kami tidak bisa melakukan kerja,” tambahnya.

Dikatakan dia, jika pembebasan lahan di Kendal sejauh ini sudah mencapai 95 persen. Masih tersisa lima persen atau sekitar 286 bidang lahan yang belum terselesaikan. Ditargetkan, akhir bulan Agustus ini, pembebasan lahan harus sudah selesai.

“Belum selesai karena warga belum melengkapi berkas dokumen kelengkapan kepemilikan tanah. Kalau semua sudah masuk, segera kami bayarkan. Karena tugas kami hanya membayar. Soal harga yang belum sesuai itu, persoalan dengan tim appraisal, bukan BPN,” tandansya.

Kartika Nursapto selaku koordinator warga korban Jalan Tol mengaku saat ini masih mendampingi delapan desa yang dilintasi Jalan Tol dengan. Total lahan yang terdampak ada 286 bidang. Delapan desa itu yakni, Nolokerto (Kaliwungu), Magelung (Kaliwungu Selatan), Kertomulyo dan Penjalin (Brangsong), Ngawensari (Ringiarum) dan Galih (Gemuh).

“Permasalahannya, warga menilai ganti rugi yang mereka terima sangat rendah. Yakni kisaran Rp 210-300 ribu permeter persegi. Selain itu, banyak tanah yang mengalami salah ukur, yakni luas lahan yang banyak berkurang dari luas yang ada di sertifikat,” paparnya.

Warga menuntut agar ganti rugi tanah yang ada bisa disamakan seperti yang ada di daerah Cempokomulyo Gemuh yakni sebesar Rp 640-670 ribu. “Sedangkan untuk perumahan diberikan harga Rp 1,2 Juta- Rp 1,3 juta,” paparnya.

Menurutnya, tim appraisal dalam menaksir harga tanah juga tidak ada acuan. Dalam arti, warga tidak pernah mendapatkan penjelasan tepat mengapa harga tanahnya dihargai rendah dibandingkan desa lainnya. Padahal jika dilihat, nilai jual objek pajak (NJOP) hanya terpaut tipis.

Ada dua alasan mendasar terkait penolakan warga. Pertama ganti rugi yang dinilai terlalu kecil dan kedua hasil ukur lahan yang dilakukan Badan Pertanahan Negara (BPN) Kendal tidak sesuai dengan sertifikat tanah yang mereka miliki. Dua alasan tersebut menjadikan warga keberatan sangat keberatan untuk melepas lahannya. (bud/ida)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisement -

Latest News

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat cerai. Hal itu disampaikan oleh...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu anak kiai, satu lagi anak...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp 28.000.000.000.000.000. Kedua: hasil IPO itu akan...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden Joko ”Jokowi” Widodo kelihatan nyata...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -