Dokter Harus Punya SIP

2613
Afrizayanti (PUPUT PUSPOTASARI/JAWA POS RADAR KEDU).
Afrizayanti (PUPUT PUSPOTASARI/JAWA POS RADAR KEDU).

BANDUNG – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengingatkan seluruh rumah sakit yang bekerjasama untuk patuh terhadap peraturan pemerintah. Yakni kewajiban memiliki Surat Izin Praktik (SIP) bagi tenaga kesehatan. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kepemilikan SIP ini berguna untuk mempercepat proses pembayaran klaim. Baru-baru ini, BPJS Kesehatan diterpa isu soal kasus telatnya pembayaran klaim di RS Otanaha, Kota Gorontalo. Salah satu dokter spesialis di rumah sakit tersebut diketahui tak ber-SIP. Inilah penyebab tersendatnya proses pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan.

Temuan ini hasil dari recredentialing BPJS Kesehatan Kantor Cabang Gorontalo terhadap rumah sakit tersebut pada November 2016 lalu.  Recredentialing merupakan proses evaluasi ulang terhadap persyaratan kerja sama, meliputi sumber daya manusia (SDM), kelengkapan sarana dan prasarana, lingkup pelayanan dan komitmen pelayanan untuk memastikan pelayanan yang diberikan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sesuai standar.

“Kami kesulitan membayar klaim, karena tidak sesuai dengan dasar hukum yang ada,” kata Kepala Humas BPJS Kesehatan RI Nopi Hidayat, pekan lalu.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pada pasal 36 dan 37 juga menyebutkan bahwa setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di lndonesia wajib memiliki SIP yang dikeluarkan oleh pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota, dan tempat praktik kedokteran hanya diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat. Tak hanya itu, mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang lzin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, pada Pasal 15 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan pelayanan kedokteran, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atas nama Menteri dapat memberikan Surat Tugas kepada dokter spesialis tertentu yang telah memiliki SIP untuk bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau rumah sakit tertentu tanpa memerlukan SIP di tempat tersebut, berdasarkan permintaan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Sekretaris Utama BPJS Kesehatan RI Afrizayanti menambahkan, rumah sakit perlu mengetahui sistem pembayaran INA-CBGs yang saat ini telah diatur dalam undang-undang. Meskipun di rumah sakit swasta, pola pembayaran setelah memberikan pelayanan. “Apakah ini bisa diubah ? Undang-undang masih menyebutkan bahwa pola pembayaran menggunakan INA-CBGs,” tandasnya.

Terpisah, Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Magelang Surmiyati mengatakan, tak ada kasus serupa di wilayah kerjanya. Agar semua terkendali dengan baik, pihaknya membangun komunikasi intensif terhadap seluruh rumah sakit yang telah bekerjasama. “Di KC Magelang terkondisi, dan semua dokter di RS kami minta SIP-nya. Bila ada dokter yang belum ber-SIP dan ada tagihan ke kami, kami juga tidak akan memproses, hal ini kami lakukan konfirmasi ke RS,” ujar Surmiyati.

Ia juga menyampaikan kepada manajemen rumah  sakit, agar melapor bila akan menambah tenaga kesehatan beserta SIP-nya. Saat ini, ada 181 fasilitas kesehatan yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Cabang Magelang. Terdiri dari 58 puskesmas, 53 dokter praktik perorangan, 15 dokter gigi, 19 klinik pratama, 12 rumah sakit, 2 klinik utama, 13 apotik, dan 9 optik. Selain itu, masih ada satu rumah sakit swasta di Kabupten Magelang dalam proses kerjasama. (put/ton)