Tak Takut Meski Razia Taksi Online Marak

Sampai Kapan Perseteruan Taksi Online vs Taksi Konvensional?

1236
GRAFIS: TIO/JAWA POS RADAR SEMARANG
GRAFIS: TIO/JAWA POS RADAR SEMARANG

keberadaan taksi online pelat hitam masih menjadi ‘musuh’ utama pengusaha dan awak taksi konvensional. Sejumlah gesekan pun terjadi, termasuk di Kota Semarang. Apalagi pasca dicabutnya 14 pasal Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang transportasi online oleh Mahkamah Agung (MA).

SUSILOWATI tampak sibuk membuka aplikasi Go-Car di ponsel miliknya. Pagi itu, ia bersama ibu-ibu pengajian yang berjumlah 6 orang di kampungnya di wilayah Peterongan, Semarang Selatan hendak menghadiri acara pengajian di sebuah masjid sekitar Mugassari. Karena tak ada kendaraan, ia pun berinisiatif memesan Go-Car. Setelah alamat asal dan tujuan dimasukkan, tertera tarif Rp 16 ribu jika dibayar cash, dan hanya Rp 13 ribu menggunakan Go-Pay.

Bagi Susilowati, menggunakan taksi berbasis aplikasi dinilai sangat menguntungkan. Selain murah, juga cepat dalam menghubunginya. Sebab, tak sampai 10 menit, taksi online pelat hitam yang dipesan sudah datang.

“Murah banget, Mas. Cuma Rp 13.000 sudah bisa dinaiki 7 orang. Taksi biasa kan minimal Rp 25 ribu, itu pun hanya muat maksimal 4 orang. Kebetulan saya carinya yang mobil Avanza atau Xenia. Kalau dapatnya mobil kecil ya order saya cancle,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Menurut ibu rumah tangga ini, kelebihan lain dari taksi online ini adalah kepastian biaya. Karena sejak awal, dirinya sudah mengetahui besaran biaya hingga sampai tujuan. “Jadi, kemungkinan ‘diputar-putarkan’ tidak mungkin, pasti si driver taksi akan mencari jalan yang paling singkat sampai tujuan,” katanya.

Namun sejak adanya perseteruan antara sopir taksi online pelat hitam dengan taksi konvensional, Susilowati mengaku resah. Apalagi setelah banyak terjadi razia taksi pelat hitam. “Takut kalau terjadi apa-apa, ya semoga saja segera ada solusinya,” harapnya.

Salah seorang driver taksi online Uber berinisial WW  mengatakan, aksi penolakan yang dilakukan oleh sopir taksi konvensional merupakan sikap pengecut. Sebab, mereka mau tidak mau harus mengakui adanya taksi online. “Zamannya sekarang ini kan sudah berbeda. Anak-anak kita lahir di zaman digital. Mereka bukan secara dipaksa, tapi mau tidak mau harus mengakui bahwa orang-orang mencari kepraktisan,” ujar pria asli Semarang ini.

Ia mengibaratkan, sejumlah pusat-pusat perbelanjaan maupun toko-toko yang juga kini harus bersaing dengan belanja online. Mereka tidak bisa melarang, tapi bersaing secara sehat dengan lebih kreatif supaya masyarakat melakukan transaksi online namun tetap datang ke toko.

WW juga menceritakan dirinya pernah mendapat cerita dari salah satu penumpangnya yang harus turun dari taksi online dan dipaksa pindah ke taksi konevensional oleh sang sopir. Ia berpendapat, masalah-masalah serupa sejatinya akan segera selesai jika para sopir taksi konvensional mau beralih ke taksi online. Namun jika mereka terus-menerus merasa lahannya disikat, maka akan terus terjadi hal-hal seperti itu.

Menurutnya, orang zaman sekarang lebih memilih untuk mengoperasikan aplikasi dan mendapatkan taksi online daripada harus menghabiskan pulsa serta membuang waktu dengan menunggu taksi di pinggir jalan. “Itupun kalau ketemunya pas taksi konvensional kosong, kalau ada isinya kan sama saja tho,” imbuhnya.

Namun ia mengakui masih ada sejumlah taksi konvensional yang tetap bekerja dengan baik, dan tidak terganggu oleh masalah ini. Sebaliknya, tak sedikit sopir taksi konvensional yang berlaku semena-mena dan kurang pas.“Saya pernah diceritai penumpang, dia dari Terboyo mau ke daerah Indraprasta. Begitu dapat taksi konvensional, eh sopirnya bilang “tujuannya kurang jauh mas”, lha yang seperti itu kan nggak profesional,” bebernya.

WW mengutarakan, apa yang dilakukan pemerintah yang sampai saat ini belum melarang keberadaan taksi online sudah baik. Namun ia berharap akan segera diberlakukan regulasi yang tetap, sebab, hal ini menyangkut dengan keselamatan dari sang sopir itu sendiri.

Selain itu, ia juga mengatakan bahwa dari pihak manajemen taksi berbasis aplikasi seperti Go-Car, Uber maupun Grab masih belum melakukan aksi nyata untuk melindungi para driver-nya. Ia berharap, nantinya akan diberikan pangkalan atau stasiun-stasiun khusus untuk taksi online, sehingga penjemputan penumpang bisa lebih baik, dan taksi konvensional tidak perlu merasa diserobot. “Penumpang juga tidak terintimidasi dengan masalah-masalah yang ada ini, enak semua lah. Karena kita juga kan harus nyari makan,” tandasnya.

Driver taksi online, Grab, Bagas Fathurrahman Ibrahim, mengaku, maraknya razia taksi online pelat hitam, tidak membuatnya takut dan kapok untuk menjadi driver  taksi online. Pasalnya, dia juga belum mengetahui masalah perizinan dari pihak perusahaan.

“Kalau soal razia ya yang penting SIM sama STNK bayar pajak lunas dan masih berlaku. Aku masih pakai SIM A, soalnya untuk peraturan ojek online sendiri kan belum jelas di Semarang itu harus seperti apa. Lagi pula, kami hanya mendapat sosialisasi mengenai safety drive aja belum ada sosialisasi mengenai perizinan,” terang mahasiswa Psikologi Unika Soegijapranata yang nyambi menjadi driver Grab setiap Sabtu dan Minggu ini.

Apabila diberlakukan peraturan mengenai SIM B1 Umum, cowok kelahiran Kendal, 18 September 1996 ini  memutuskan untuk tidak membuat SIM tersebut karena dia hanya menjadikan pekerjaan ini sebagai pengisi waktu luang saja. “Lagian, mobilnya kan pelat hitam, masak bikin SIM B1 Umum,” ucap pria yang bergabung Grab sejak Juli 2017 lalu ini.

Humas Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Driver Online (DPD ADO) Jateng, Alam Adi Wibowo Purnomo, menjelaskan, keputusan MA membatalkan Peraturan Menteri Perhubungan justru membuat para pelaku transportasi online, terutama pengemudi, harus menghadapi ketidakpastian dasar hukum. Karena itu, pihaknya telah melayangkan surat kepada Menteri Perhubungan pada 13 September 2017 lalu.

Dalam surat yang dikimkan DPP ADO tersebut, pihaknya mengutarakan bahwa saat ini telah terjadi kemunduran yang nyata dari peran pemerintah. Kemenhub yang ingin mengatur moda transportasi jadi kembali bias atau tidak jelas. ADO pun menilai kekuasaan pemerintah yang seharusnya bisa mengatur Perusahaan aplikasi, kurang masuk ke dalam. Termasuk sebagai salah satu komponen terpenting dari keterlibatan Perusahaan Aplikasi Transportasi yang berbasis Komunikasi dan Informatika, Kemenkominfo hampir tidak merespons sama sekali dan tidak terlihat terjun membantu mengatasi sulitnya masalah ini.

Alam menilai, keberadaan transportasi online pelat hitam merupakan moda transportasi baru yang lebih baik. Bahkan bisa memberikan nilai lebih karena driver transportasi online berasal dari masyarakat yang punya kendaraan sendiri. Karena itu, dia berharap ada aturan yang mengedepankan asas ekonomi kerakyatan.

“Jadi kami menolak jika pengaturannya disamakan dengan taksi atau angkutan umum lain. Karena kami tidak membutuhkan Organda yang hanya punya pengetahuan dan tata cara transportasi konvensional,” tegasnya kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Ditambahkan, sebenarnya ADO ingin pembuatan regulasi mengenai transportasi online, setidaknya melibatkan tiga kemementerian. Kemenhub untuk mengatur mengenai Kendaraan, Kemenkominfo mengatur aplikasi, dan Kemenkop UKM atau Kemenakertrans untuk mengatur driver. “Dengan begitu, semua pihak akan punya payung hukum yang jelas,” terangnya.

Jika regulasi tidak segara ditentukan, Alam khawatir perselisihan antara konvensional dan online akan terus berlanjut di lapangan. Saat ini, ADO Jateng terus masif untuk saling berkomunikasi dengan sejumlah pihak terkait mengenai biasnya aturan. Pihaknya pun secara berkala mengedukasi sesama driver mengenai angkutan sewa khusus. “Kami juga mengajak untuk saling menghormati sabagai mana mestinya terjadi,” terangnya.

Begitu juga mengenai masalah SIM. Saat ini, driver taksi online tengah diuber pihak kepolisian. Jika ketahuan menggunakan SIM A, mereka akan kena tilang karena sejatinya pengemudi transportasi umum wajib mengantongi SIM B Umum.

Alam mengakui, nyaris semua driver online masih menggunakan SIM A karena mereka memang pengguna pelat hitam. “Pelat jenis ini digunakan buatvkendaraan bermotor perorangan dan sewa jadi temen-teman masih menggunakan SIM A, untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perorangan,” terangnya.

Untuk dalam hal adanya langsung penindakan, ini yang menjadi barometer kami untuk selalu berkoordinasi dengan DPP ADO pusat untuk setiap permasalahan di daerah,teman-teman ADO DPD Jateng siap dan patuh, apa yang menjadi kebijakan pemerintah,.

Disinggung mengenai monopoli titik-titik penumpang seperti bandara dan stasiun, Alam masih mempelajari regulasi yang sah. Dia mengakui jika selama ini memang banyak terjadi bentrok di pangkalan tersebut. Lagi pula, basic moda angkutan sewa khusus dari aplikasi yang diatur jaringan. “Jadi, bukan prioritas utama untuk pangkalan,” katanya.

Di lain pihak, Manager Wahyu Taksi Sukoharjo, Joko Wiyoso merasa, keberadaan taksi online pelat hitam membuat porsi penumpang harus terbagi. Bahkan pendapatannya menurun hingga 50 persen sejak wilayahnya diserbu taksi online. Dia bercerita, dulu bisa mendapatkan uang sampai sekitar Rp 150 ribu per hari. “Itu pendapatan bersih, lho. Sekarang dapat Rp 75 ribu per hari saja sudah bagus,” terangnya.

Sudah jatuh tertimpa tangga. Menurunnya pendapatan itu diperparah dengan kewajiban membayar sejumlah pajak agar armadanya tetap bisa beroperasi. Seperti uji kelayakan kendaraan (KIR) setiap enam bulan sekitar Rp 100 ribu, mengurus Kartu Pengawasan (KP) Rp 100 ribu per enam bulan, izin trayek 5 tahunan, hingga izin frekuensi yang besarannya mencapai Rp 7 juta per tahun.

“Selama ini kami tertib membayar semua kewajiban itu. Kan itu masuk PAD (Pajak Asli Daerah). Kalau taksi gelap pelat hitam itu apa bayar pajak-pajak tersebut? Kami sudah bayar pajak tidak dibela pemerintah. Yang pelat hitam tidak menyumbang PAD malah dibiarkan saja tidak ditindak,” paparnya.

Karena itu, jika masalah taksi gelap pelat hitam tidak segera tuntas, pihaknya mengancam tidak akan bayar pajak. “Sudah satu bulan ini kami mewacanakannya,” tegasnya. (tsa/mg42/amh/aro)