Penunggak Iuran RT Siap Banding

976

SEMARANG-Warga RT 7 RW 6, Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara, Agus Sindhu Hartanto, akan mengajukan banding terkait putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Semarang, yang meminta dirinya membayar tunggakan iuran RT sebesar Rp 17.024.001, terhitung dari 2009 hingga 2016.

“Dalam kasus ini, kami akan ajukan upaya hukum banding, kalau nanti kalah kami tempuh kasasi. Saya mau lihat sampai mana kasus ini, jadi upaya hukum maksimal akan kami tempuh, yang jelas ini bukan kasus hukum, melainkan kasus sosial,” kata Agus Sindhu Hartanto kepada Jawa Pos Radar Semarang, Minggu (17/9).

Sindhu mengaku, di permukiman RW 6 tersebut ia memiliki 12 rumah, dimana 7 diantaranya iuran selalu dibayar, namun 5 rumah yang ada di RT 7 memang tidak dibayar. Akan tetapi semua itu, dinyatakannya ada sebab akibat, yakni karena ada masalah di pemukiman tersebut, namun tidak diselesaikan oleh pengurus RT maupun RW.

“Dulu ada dana dari pemerintah untuk paving Rp 25 juta, setelah itu dibentuk tim panitia, tapi dari Rp 25 juta yang harus ditandatangani justru dipotong 10 persen, makanya tinggal Rp 22,5 juta yang diterimakan. Setelah uang itu dibuat untuk paving, ternyata nggak cukup secara keseluruhan,” sebutnya.

Atas masalah itu, ia memutuskan membantu menyelesaikan, namun di dalam pelaksanaanya bantuan yang diberikan, ada omongan tidak menyenangkan dari panitia. Selain itu, dalam pelaksanaan pasir pembuatan paving justru diayaki panitia kemudian dimasukkan ke rumah untuk meninggikan rumah pribadi panitia.

“Setelah itu, saya bantu selesaikan, hanya saja bukan dalam bentuk uang saya berikan, melainkan saya borongkan menggunakan uang pribadi sebesar Rp 19 juta,” ungkapnya.

Menyikapi putusan itu, Ketua RW 6, Sukrisno Hadi menjelaskan, kalau iuran yang belum dibayar tergugat tersebut sebenarnya peruntukannya sudah disepakati bersama warga. Uang iuran tersebut digunakan untuk keamanan, sampah, sosial Kematian, kompanisasi dan perayaan 17 Agustus. Menurutnya, pengelolaan uang tersebut digunakan oleh pengurus RT secara transparan dan diketahui warga. Pihaknya memastikan, apabila putusan akhirnya menang akan melaporkan pidana pencemaran nama baik terkait kasus itu.

“Jadi semua penggunaan atas persetujuan warga. Kita gunakan berdasarkan ke sepakatan rapat, makanya kami bisa menentukan jumlah rupiahnya yang harus dibayar tergugat,”kata Sukrisno didampingi Ketua RT 7, Hartono.

Tokoh Masyarakat Semarang Utara, Budi Sutrisno menambahkan, dari sepemahamannya tergugat tidak bayar dengan banyak alasan diutarakan. Padahal, lanjut Budi, tergugat sudah tinggal dikampung tersebut sejak 1995 dengan 5 rumah yang semuanya di RT 7.

“Iuran warga dilakukan perbulan sekitar Rp 50 ribu, sudah dimediasi warga tapi tetap nggak bayar,” imbuhnya Budi diamini kuasa hukum warga RT 7, Imam Setiadi. (jks/zal)