Biaya Pilgub Jadi Embrio Korupsi

590

SEMARANG – Modal pasangan calon (paslon) untuk maju ke Pilgub Jateng tergolong cukup tinggi karena harus mengcover 35 kabupaten/kota. Karena itu, Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng mengimbau bagi paslon untuk meminimalisir biaya politik yang tinggi saat kampanye berlangsung.

Menurut Ronny Maryanto dari KP2KKN Jateng, dana kampanye bisa ditekan karena KPU telah memberikan bantuan berupa alat peraga kampanye (APK), termasuk pemasangannya. Tapi dia mengakui kalau itu bukan jaminan para paslon tidak mengeluarkan jor-joran biaya politik bahkan mengarah pada money politics. Dikhawatirkan, itu akan membuat paslon terpilih mengembalikan modal dana kampanye saat menjabat.

“Kami hanya berharap, para paslon tidak menghambur-hamburkan uang untuk biaya kampanye. Khususnya untuk money politics. Karena itu bisa menjadi embrio kasus-kasus korupsi yang akan timbul setelah para calon kandidat dari Pilkada ini jadi,” katanya.

Ronny juga menilai, biaya kampanye yang ditanggung KPU saat kampanye paslon bukan jaminan para paslon mengeluarkan dana tambahan pribadi implikasi dari gencarnya kampanye. “KPU itu menanggung sebagian dana kecil saja. Hanya beberapa atribut yang ditanggung KPU. Dan itu mungkin hanya seperempat dari biaya politik yang harus dikeluarakan paslon. Masih ada biaya saksi dan lainnya, itu cukup besar,” tambahnya.

Dia juga berharap kepada masyarakat ke depan di Pikada dan Pilgub jangan lagi menerima politik uang. Menerima politik uang dari paslon, menurut Ronny sama saja rakyat bunuh diri. “Karena nantinya ke depan, calon-calon yang jadi akan menggerogoti anggaran APBD, rakyatlah korbannya,” ujarnya.

Masyarakat juga jangan mudah terkena rayuan para paslon yang mengiming-imingi dengan janji manis seperti janji infrastuktur, biaya transportasi, bahkan jangan menerima uang tunai saat kampanye.

Sementara itu, pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, M Yulianto menilai, modal maju Pilgub sulit ditekan. Sebab, untuk memberi honor saksi di tempat pemungutan suara (TPS) sejumlah 64 ribu yang tersebar di 35 kabupaten/kota saja sudah butuh dana besar. “Minimal ada satu saksi di setiap TPS. Itu diberi honor berapa, tinggal kalikan saja,” ucapnya.

Belum lagi anggaran untuk operasional kampanye di seluruh pelosok Jateng. Termasuk biaya konsolidasi, entah itu untuk relawan, atau memperkuat mesin politik partai. “Belum soal penambahan APK. Kalau ditotal, tentu itu bukan dana yang sedikit. Mungkin kategori ‘sedikit’ itu batasannya berapa harus jelas,” tegasnya.

Mengenai ‘golek balen’ atau embrio korupsi, Yulianto menilai, itu tergantung dari mental figur paslon terpilih. Sejauh mana komitmen mereka untuk menciptakan kepemimpinan yang bersih dari KKN. Selain itu, memang perlu kontrol dari beberapa pihak di lingkaran kepemimpinan. Seperti internal partai, DPRD, hingga elemen sosial. (amh/ric)