Belum Punya Tabel Denda

E-Tilang CCTV Terapkan Denda Maksimal

990
PANTAU JALAN: Petugas Dihub Kota Semarang saat memantau CCTV di ruang ATCS Center, kemarin (ABDUL MUGHIS).
PANTAU JALAN: Petugas Dihub Kota Semarang saat memantau CCTV di ruang ATCS Center, kemarin (ABDUL MUGHIS).

SEMARANGRencana pemberlakuan e-tilang CCTV di Kota Semarang mulai 25 September mendatang mendapat sorotan dari berbagai pihak. Sebab, sejauh ini dinilai masih banyak celah kekurangan.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, Sabarudin Hulu, mengatakan, pelayanan publik merupakan hak masyarakat, dan penyelenggara pelayanan publik memiliki kewajiban melakukan inovasi sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

“E-tilang CCTV merupakan inovasi dari penyelenggara dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Ombudsman RI perwakilan Jawa Tengah mengharapkan adanya sosialisasi dari penyelenggara dalam hal ini kepolisian, pengadilan, kejaksaan, dan pemerintah daerah,” katanya, kemarin.

Dijelaskannya, penerapan e-tilang CCTV ini, masih perlu diperhatikan terkait belum adanya tabel denda. Sehingga masih menerapkan denda maksimal. “Seharusnya ini sudah selesai sebelum diterapkan. Selain itu, tidak semua masyarakat menggunakan ATM atau punya tabungan di bank, sehingga menyulitkan untuk membayar denda,” beber Sabarudin kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Selain itu, lanjutnya, tidak semua titik jalan terdapat CCTV. Untuk memaksimalkan penerapan e-tilang CCTV ini, kata dia, diperlukan koordinasi maksimal antara kepolisian dan pengadilan, kejaksaan, dan pemda setempat.

Dia setuju dengan adanya e-tilang CCTV bisa mencegah terjadinya pungli, meningkatkan kesadaran para pengendara dalam mematuhi peraturan lalu lintas, serta membantu penegak hukum dalam melakukan pemantauan atas kejahatan.

“Kami imbau, supaya kepolisian berkoordinasi dengan pihak terkait dalam membahas penentuan tabel denda. Serta menyediakan sarana penerimaan dan pengelolaan pengaduan terkait keberatan atas e-tilang CCTV,” katanya.

Sepengetahuannya, saat ini, e-tilang CCTV masih menggunakan denda maksimal, karena tabel denda belum diterbitkan. “Masing-masing daerah berbeda-beda tabel dendanya, seharusnya Pengadilan Negeri Semarang mendorong untuk terbitnya tabel denda pelanggaran lalu lintas ini di Kota Semarang,” harapnya.

Pakar Information Technology (IT) Universitas Dian Nuswantoro Semarang, Dr Solichul Huda MKom mengatakan, e-tilang CCTV itu tujuannya membuat pengendara merasa terawasi tanpa adanya petugas di lokasi. “Saya salut dengan penerapan IT untuk ketertiban berlalu lintas,” katanya.

Dari sisi IT, kata dia, e-tilang CCTV ini ada dua macam. Pertama, pelanggaran teridentifikasi secara otomatis oleh software berdasarkan pelat nomor kendaraan. Kedua, pelanggaran teridentifikasi oleh petugas yang mengawasi pengendara lewat CCTV di ruang Area Traffic Control System (ATCS). “Kondisi berhenti, misalnya di perempatan jalan yang terpasang traffic light,” ujarnya.

Menurut analisis dia, kelihatannya model kedua yang akan diimplementasikan. Analisis ini berdasar pada belum standarnya pelat nomor, huruf dan angka pada pelat nomor kendaraan. “Kalau model kedua, biasanya dipelat nomor sudah terpasang chip yang bisa terbaca secara otomatis oleh alat pendeteksi identitas kendaraan,” bebernya.

Dikatakan, penerapan e-tilang CCTV ini tentunya sudah dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP) sedemikian rupa. Namun melihat dari sisi pembayaran denda akan menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat. “Perlu diketahui, denda yang dikenakan adalah denda maksimal, sehingga butuh keputusan sidang di pengadilan untuk bisa mengetahui besarnya kepastian denda,” katanya.

Kalau benar model kedua yang dipakai, lanjut dia, kemungkinan banyak pelanggaran yang tidak teridentifikasi, karena mengandalkan pengawasan dari petugas yang mengawasi di depan CCTV center. “Pelanggaran e-tilang CCTV ini hanya dapat mendeteksi pelanggaran yang kelihatan jelas oleh CCTV, sehingga di tempat yang tidak terpasang CCTV pelanggar tetap aman,” bebernya.

Kelebihan e-tilang CCTV ini, jelas dia,  pertama, pelanggaran yang tertangkap CCTV dapat ditilang tanpa harus kehadiran petugas. Kedua, sistem CCTV yang terkoneksi dengan data Samsat dapat dipergunakan untuk menganalisis pelaku curamnor selain untuk e-tilang. Ketiga, dengan sistem ini, kecurangan atau praktik suap (pungli) bisa diperkecil.

“Pungli kemungkinan kecil terjadi, karena tidak ada pertemuan antara petugas dan pelanggar. Surat diantar oleh kurir. Selain itu sudah ada catatan di database,” katanya.

Sedangkan kekurangannya adalah, pertama, pemeliharaan CCTV yang lumayan mahal. Kedua, ketika listrik tiba-tiba mati atau jaringan CCTV putus, pelanggaran tidak terdeteksi. Ketiga, perlu dokumen gambar dari video sebagai bukti fisik pelanggaran di pengadilan dan untuk menyakinkan pelanggar,” tambahnya.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang, Muhammad Khadik, mengatakan, terkait sanksi denda e-tilang CCTV menggunakan nilai maksimal, Khadik membenarkan. Tetapi hal itu adalah domain kepolisian. “Sehingga yang lebih tepat menjelaskan adalah Kasatlantas. Saya hanya sarana dan prasarana saja,” kilahnya.

Secara umum, kata Khadik, dalam teknisnya begitu pelanggaran terpantau dari CCTV ATCS Center, pihaknya langsung memotret untuk kemudian dikirimkan via email ke Ditlantas Polda Jateng dan Satlantas Polrestabes Semarang. “Data-data mengenai kepemilikan kendaraan ada di sana. Kemudian mereka akan menindaklanjuti,” katanya.

Dia menilai, kaitannya dengan aturan lalu-lintas dan jalan raya sudah diatur dengan Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009. “UU tersebut sudah diterapkan. Implementasi UU itu diadakan penindakan manakala terjadi pelanggaran lalu lintas. Di dalam UU ITE, juga sudah disebutkan di Pasal 44 kalau nggak salah, bahwa data elektronik bisa dipakai sebagai alat bukti. Itu sudah menjadi landasan hukum untuk melaksanakan penindakan itu,” terangnya.

Ditanya apakah petugas jaga Dishub Kota Semarang akan memantau selama 24 jam? Khadik menjelaskan, sementara ini petugas berjaga di center ATCS mulai pukul 06.00 hingga pukul 22.00. Selepas itu, CCTV tidak dijaga oleh petugas.

“Biasanya, kalau malam hari jumlah kendaraan juga sepi. Tapi nanti bisa dilihat, saya kan bisa memiketkan petugas selama 24 jam. Kami lihat situasi dan kondisi saja. Yang sudah jelas, saat ini petugas berjaga mulai pukul 06.00 hingga pukul 22.00,” katanya.

Lebih lanjut  Khadik menjelaskan, e-tilang CCTV sebenarnya hanya inovasi karena keterbatasan personel di lapangan. “Maka kami memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, teknologi yang dimaksud adalah CCTV. Sebetulnya kami bukan terkait masalah banyak sedikitnya tilang, tetapi ini adalah proses edukasi dan implementasi UU, termasuk tercipta satu ketaatan terhadap UU. Sehingga terjaminnya keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi para pengguna kendaraan,” bebernya.

Khadik mengaku, telah berkali-kali mengimbau agar masyarakat tidak resah dan galau. “Kalau kita sudah menaati ketentuan yang ada, kenapa harus resah. Justru kita melakukan penindakan terhadap mereka yang melanggar aturan. Kami mengingatkan dan mengajak ayo tertib. Ini sarana edukasi masyarakat. Awal terjadinya kecelakaan adalah karena adanya pelanggaran ketentuan aturan,” jelasnya. (amu/aro)