Proyek Gagal 3 Kali, Kejari Siap Mengusut

Proyek Pasar Klitikan Penggaron

615

“(Proyek Pasar Klitikan Penggaron) Ini tiga kali putus kontrak, mulai 2013, 2014, dan 2015. Sehingga bisa dikatakan seperti proyek abadi saja. (Kontraknya) jalan-putus, jalan-putus. Lha ini, kami intens mengawasi.”

Andhy Bolifar Anggota TP4D Kejari Semarang

SEMARANG Tim Pengawas, Pengawal, Pengamanan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri (Kejari) Semarang, yang saat ini intens melakukan pengawasan terhadap proses pembangunan Pasar Klitikan Penggaron, tidak mau kembali ‘kecolongan’. Sebab, proyek pembangunan ini tercatat telah tiga kali gagal diselesaikan sejak 2013, 2014, dan 2015 silam.

Proyek yang dikerjakan oleh kontraktor berbeda-beda ini hanya berakhir mangkrak. Kontrak pengerjaan terputus tanpa penyelesaian, termasuk siapa pihak yang harus bertanggungjawab tidak pernah diusut tuntas hingga sekarang. Pada 2017 ini, proyek dilanjutkan oleh kontraktor baru dan masih dalam proses pengerjaan.

Selain melakukan pengawasan dalam pengerjaan proyek sekarang, tim TP4D menyatakan akan menelusuri dan mengusut proyek Pasar Klitikan Penggaron yang tiga kali mangkrak tersebut.

“(Proyek Pasar Klitikan Penggaron) Ini tiga kali putus kontrak, mulai 2013, 2014, dan 2015. Sehingga bisa dikatakan seperti proyek abadi saja. (Kontraknya) jalan-putus, jalan-putus. Lha ini, kami intens mengawasi,” kata anggota TP4D Kejari Semarang, Andhy Bolifar, kemarin.

Dia mengaku, belum mengetahui secara persis mengenai masalah terkait proses pembangunan yang tiga kali putus kontrak tersebut. “Saya kurang mengetahui, kenapa bisa putus kontrak? Apakah ada proses penegakan hukum apa tidak? Namanya putus kontrak kan pasti ada sebabnya, nggak mungkin putus tanpa sebab. Nah, itu nanti juga perlu didalami,” ungkap Andhy.

Dia berharap masalah seperti itu tidak terulang kembali. Maka pihaknya pada 2017 ini melakukan pendampingan secara ketat. Termasuk mengetahui apa kendala yang terjadi dalam proses pengerjaan.

“Saat ini,  ada keluhan dari kontraktor dan pengawas mengenai sumberdaya manusianya yang kurang. Kami suruh ayo dipercepat. Kendalanya, di sini tidak membangun dari nol, melainkan meneruskan bangunan lama yang mangkrak,” katanya.

Menurut dia, seharusnya kontraktor yang mengikuti dan memenangkan lelang proyek ini telah mengetahui kondisi sejak awal. “Konsekuensinya harus ada penghitungan progres. Kami melihat ada progres yang agak kurang. Kemudian muncul permasalahan bahwa kontraktor mengatakan sedang mengajukan Contract Change Order (CCO) atau pekerjaan tambah-kurang. Jadi, ada pekerjaan pengurukan yang sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) disebut 100 kubik. Setelah kami lihat, ternyata memang agak dalam. Mereka sudah memasukkan 700 kubik,” terangnya.

Permasalahan itu, kata dia, sudah dirapatkan bersama dengan Dinas Perdagangan Kota Semarang. Tetapi untuk mengajukan CCO ini masih ada kekurangan administrasi yang baru belakangan ini untuk dilengkapi. “Harapan kami, begitu administrasi selesai, segera dilakukan pencairan dan pekerjaan dilaksanakan,” terangnya.

Progres pembangunan Pasar Klitikan Penggaron sesuai target bulan ini seharusnya mencapai 44 persen. Tetapi pelaksanaannya baru 36 persen. “Sehingga masih njomplang (tidak seimbang). Alasannya, banyak pekerjaan yang tak sesuai, sehingga diajukanlah CCO tersebut,” kata dia.

Sejauh ini, lanjut Andhy, kontraktor mengaku optimistis bisa menyelesaikan pembangunan Pasar Klitikan Penggaron tersebut. “Mengenai CCO diperbolehkan, ada aturannya,” imbuhnya.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang, Fajar Purwoto, mengatakan, terkait pembangunan Pasar Klitikan Penggaron selama ini memang terjadi putus-kontrak. “2013, 2014, 2015 putus kontrak, sehingga 2017 ini merupakan pembangunan lanjutan.  TP4D mau mendampingi seperti ini sudah luar biasa. Harapannya, pembangunan bisa berjalan dan selesai tepat waktu. Berdasarkan kontraknya, Pasar Klitikan ini diselesaikan pada 9 November 2017. Kontraktor menyatakan siap menyelesaikannya,” ungkapnya.

Mengenai pengajuan CCO atau pekerjaan tambah-kurang, sejauh ini ada kesalahpahaman dalam hal administrasi. “Harusnya kontraktor menyiapkan tenaga administrasi khusus. Karena pengajuan termin, kami tidak mau merekom selama diketahui ada syarat-syarat yang kurang. Kalau sudah tidak ada masalah, tinggal mengajukan ke Kasda. Sekarang sudah ada titik temu.  Sehingga kami tahu apa kekurangannya. Karena jangan sampai pembangunan Pasar Klitikan ini berhenti lagi,” katanya.

Secara administratif, lanjut Fajar, setiap proses pengerjaan pembangunan harus benar dan lengkap. “Permasalahan timbul karena administrasi tidak bares. Bagaimana administrasinya diselesaikan. Sistem tambah-kurang itu sebenarnya wajar. Selama tidak menambah dari nilai pagu atau nilai kontrak yang ditentukan,” ujarnya. (amu/aro