Bengkel Perakit Bentor Digerebek

807
ILEGAL: Kasat Lantas Polrestabes Semarang AKBP Yuswanto Ardi saat memimpin penggerebekan bengkel perakit bentor di Jalan Madukoro III Semarang Barat, kemarin (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG).
ILEGAL: Kasat Lantas Polrestabes Semarang AKBP Yuswanto Ardi saat memimpin penggerebekan bengkel perakit bentor di Jalan Madukoro III Semarang Barat, kemarin (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG).

SEMARANG Sebuah rumah di Jalan Madukoro III Nomor 235 RT 04 RW 01, Krobokan, Semarang Barat digerebek petugas. Pasalnya, rumah tersebut digunakan sebagai perakit becak motor (bentor) yang selama ini dilarang beroperasi di Kota Semarang.

Rumah yang digerebek Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang diketahui milik Kardono, 58. Sayangnya, petugas tidak berhasil mengamankan pemilik rumah. Sebab, saat dilakukan penggerebekan pada Senin (2/10) sekitar pukul 13.30, Kardono sedang pergi. Di lokasi tersebut, petugas hanya menemukan dua orang, diduga sebagai pelanggan yang hendak mengambil dan menyewa becak rakitan Kardono. Petugas juga menemukan berbagai alat dan mesin perakit serta dua bentor siap pakai.

“Demi kepentingan pemeriksaan, barang-barang ini kita sita. Sedangkan tempat usaha kami pasang police line,” ungkap Kasat Lantas Polrestabes Semarang AKBP Yuswanto Ardi kepada Jawa Pos Radar Semarang saat memimpin penggerebekan, Senin (2/10).

Dikatakan Ardi, penggerebekan ini merupakan hasil pengembangan dari penindakan delapan bentor yang beroperasi di sekitar Pasar Bulu dan Pasar Karangayu beberapa hari sebelumnya. Para pemilik bentor mengaku, kendaran tersebut dirakit di tempat Kardono.

“Dari keterangan mereka, kita kembangkan, dan kita telurusi ke lokasi. Begitu cukup bukti, penindakan langsung kita lakukan,” tegasnya.

Ardi mengatakan, penindakan terhadap bentor merupakan salah satu langkah menciptakan keselamatan dan ketertiban lalu lintas (kamseltib lantas). Menurutnya, bentor merupakan kendaraan yang belum diuji kelayakannya, sehingga dapat menciptakan fatalitas baik bagi pengendara maupun pengguna jalan lain.

“Kecelakaan yang diakibatkan bentor akan cukup tinggi karena belum diuji kelayakannya,” katanya.

Pihaknya menegaskan, pemilik usaha atau perakit bentor tersebut akan dijerat pasal 277 Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 bahwa proses modifikasi kendaraan harus memiliki izin. Pada kasus ini yang tidak memiliki izin akan ditindak pidana kurungan maksimal 1 tahun atau denda Rp 24 miliar.

“Menggunakan kendaraan tidak sesuai peruntukannya jelas itu melanggar undang-undang lalu lintas. Ini sudah masuk dalam ranah pidana. Kami harap masyarakat untuk tidak menggunakan atau merakit bentor, karena akan ditindak tegas,” ujarnya.

Salah satu pemilik bentor, Suwito, 43, mengakau, bentor tersebut dirakit oleh Kardono sekitar 6 bulan lalu. Bentor milik warga asal Demak yang dirakit Kardono itu merupakan kendaraan Honda Supra dan memiliki STNK. “Ini dirakit disini, kalau motornya milik saya. Itu motor Supra ada STNK-nya. Begitu saya beli, motor saya bawa ke sini untuk dirakit,” katanya. (mha/aro)