UU ITE Tak Bisa Jadi Dasar E-Tilang

779
KLINIK HUKUM : Peradi Semarang pimpinan Theodorus Yosep Parera bersama Wakasatlantas Polrestabes Semarang Kompol Sumiarta, mengadakan klinik hukum di balai RW Bulu Lor, Semarang (Joko Susanto/Jawa Pos Radar Semarang).
KLINIK HUKUM : Peradi Semarang pimpinan Theodorus Yosep Parera bersama Wakasatlantas Polrestabes Semarang Kompol Sumiarta, mengadakan klinik hukum di balai RW Bulu Lor, Semarang (Joko Susanto/Jawa Pos Radar Semarang).

SEMARANG– Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai dasar hukum program E-Tilang CCTV, dinilai tidak tepat oleh Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kota Semarang, Theodorus Yosep Parera.

Penilaian tersebut dilontarkan Yosep Parera menyikapi penjelasan Wakasatlantas Polrestabes Semarang, Kompol Sumiarta, dalam kegiatan klinik hukum yang diadakan di Balai RW Bulu Lor, Selasa (3/10) malam.

Dalam klinik hukum tersebut, Kompol Sumiarta menjelaskan bahwa dasar E-Tilang adalah Undang-Undang (UU) ITE Nomor 11 Tahun 2008 pasal 44, yang menyatakan rekaman CCTV bisa menjadi alat bukti.

Diakuinya, selama ini memang masyarakat banyak yang tidak tahu dasar hukum penerapan E-Tilang. Pihaknya juga mengaku sebelumnya telah mendatangi rumah-rumah pelanggar lalu lintas dengan dilengkapi surat perintah. “Kami juga melakukan sosialisasi ke warga sekitar pelanggar, bahwa kedatangan polisi ke rumah warga itu bukan karena perkara pidana,” kata Kompol Sumiarta dalam penjelasannya dihadapan warga

Sementara itu, Yosep Parera langsung menilai bahwa UU ITE tidak dapat digunakan untuk penegakan E-Tilang menggunakan CCTV. Karena, UU ITE itu memang membenarkan bahwa rekaman CCTV menjadi alat bukti yang sah, melainkan hanya untuk perkara Pornografi, SARA dan ujaran kebencian. Sedangkan, UU Lalu Lintas tidak diterapkan undang-undang itu karena dalam UU Lalu Lintas sesuai KUHAP menyebutkan bahwa alat bukti hanya ada lima yakni saksi, alat bukti tertulis, ahli, keterangan ahli dan keterangan tersangka. “Jadi rekaman CCTV tidak ada di sana,” tandasnya.

Dengan demikian, menurutnya, E-Tilang dengan CCTV tetap tidak memiliki dasar hukum. Untuk itu, pihaknya meminta aparat penegak hukum berhati-hati dalam penerapannya. Namun demikian, ia menilai langkah tersebut memang bagian dari mendisiplinkan warga masyarakat.

“Kalau nanti ada warga yang tidak terima dan melakukan gugatan, kami akan membantu. Kami hanya menunggu adanya aduan warga terkait hal ini,” sebutnya. (jks/zal)