MPR Usulkan Pancasila Masuk Kurikulum

533
DISKUSI : MPR RI dari Fraksi Golkar, Rambe Kamarul saat memberikan paparan dalam Seminar Revitalisasi Nilai-nilai Pancasila di Hotel Santika, Semarang. Senin, (9/10/2017) (ADENNYAR WYCAKSONO/JAWA POS RADAR SEMARANG).
DISKUSI : MPR RI dari Fraksi Golkar, Rambe Kamarul saat memberikan paparan dalam Seminar Revitalisasi Nilai-nilai Pancasila di Hotel Santika, Semarang. Senin, (9/10/2017) (ADENNYAR WYCAKSONO/JAWA POS RADAR SEMARANG).

SEMARANG–Banyaknya aksi radikalisme yang terjadi saat ini, menunjukkan lunturnya nilai-nilai Pancasila dalam benak generasi bangsa. Hal ini membuat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI kembali mengusulkan agar Pancasila masuk dalam kurikulum sekolah mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi .

Anggota MPR RI dari Fraksi Golkar, Rambe Kamarul mengatakan jika masuk kurikulum, bisa digunakan untuk mengantisipasi paham radikalisme yang masuk kepada generasi muda. Selain itu, transformasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara dapat semakin memperkuat karakter bangsa melalui pendidikan. “Jika Pancasila kembali masuk kurikulum dalam pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, nilai-nilai yang ada didalamnya bisa diserap sehingga tidak terjadi degradasi terhadap nilai bangsa itu sendiri,” katanya saat seminar bertema Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Hotel Santika Jl A Yani Semarang, Senin, (9/10) kemarin.

Universitas PGRI (Upgris) Semarang merupakan salah satu universitas yang masih memasukkan Pancasila dalam mata kuliah. Tentunya, hal itu mendapatkan apresiasi Rambe yang juga ketua Fraksi Golkar DPR RI. Ia menerangkan, sebelumnya kurikulum Pancasila dihapuskan setelah UU nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional terbit dan membuat penataran P4 (Penghayatan Pengamalan Pendoman Pancasila) di sekolah dihapuskan.

“Saat itu pengapusan mata pelajaran Pancasila dari kurikulum sarat akan desakan politik, dimana pendidikan Pancasila dan kewargenageraan sebagai kepentingan politik praktis Orde Baru,” tuturnya.

Keluarnya UU nomor 20 Tahun 2003, lanjut Rambe, sangat bertentangan dengan tujuan pendiri bangsa Indonesia. Apalagi pendiri bangsa membuat Pancasila bukan hanya sebagai siimbol negara, melainkan mengatur akan nilai-nilai kepribadian bangsa dalam isi dari Pancasila itu sendiri. “Kami tentu berharap agar, pemerintah bisa mengembalikan mata kuliah pendidikan dasar Pancasila ke dalam kurikulum sekolah dan perguruan tinggi agar tidak terjadi disintegrasi bangsa,” harapnya.

Rektor Upgris, Muhdi menuturkan jika mata kuliah Pancasila di Upgris memang diwajibkan untuk mahasiswanya. Hal itu sesuai dengan visi atau amanat dari yayasan perguruan tinggi PGRI. Selain itu, nilai Pancasila ini terus ditekankan kepada mahasiswa agar bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari hari. “Kami juga menempatkan Pancasila sebagai tujuan dari pembentukan lulusan UPGRIS,” tambahnya. (den/ida)