PKK Diminta Ikut ‘Habiskan’ Dana Desa

1714

SEMARANG – Kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) diminta untuk ikut ‘menghabiskan’ dana desa. Menyuarakan aspirasi dan kebutuhan masyarakat saat proses perencanaan anggaran alokasi dana desa.

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispermadesdukcapil) Jateng, Nadi Santoso menjelaskan, penggunaan dana desa tidak melulu untuk pembangunan atau infrastruktur. Dana desa juga bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarat.

“Potensi itu mesti dimanfaatkan benar oleh kader PKK untuk memasukkan kegiatan yang dapat menggerakkan masyarakat,” ucapnya dalam Rapat Konsultasi PKK se-Jawa Tengah Tahun 2017, di Aula Dispermadesdukcapil, kemarin.

Karena penggunaan dana desa merupakan kewenangan desa, Nadi meminta agar kader PKK ikut aktif menyampaikan aspirasi masyarakat melalui forum musyawarah dusun hingga Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Bagaimana pun kader PKK merupakan bagian dari elemen masyarakat yang mesti dilibatkan dalam Musrenbang. Kuncinya, kader harus faham mengenai proses perencanaan pembangunan di desanya.

Ketua TP PKK Jateng, Siti Atikoh berharap para kader PKK aktif menyuarakan aspirasi masyarakat berdasarkan kebutuhan riil. Tentunya, sebelum mengikuti Musrenbang, mereka diminta mencari tahu masalah di wilayah masing-masing. Dengan begitu, ketika dihadapkan pada pertanyaan menyangkut usulan yang disampaikan, mereka sudah siap berargumentasi. “Pemberdayaan masyarakat di PKK berawal dari masalah desa. Kalau argumentasi kuat, forum akan setuju,” terangnya.

Diakui, hasil kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak langsung dapat dilihat. Misalnya, pendidikan karakter yang hasilnya dapat dirasakan bertahun-tahun kemudian. Tapi, jika analisis dan argumentasi sudah disiapkan, program yang diajukan akan disetujui. Untuk itu dia meminta adanya pelatihan mengenai perencanaan dan penyusunan anggaran, khususnya dana desa, kepada kader PKK hingga di tingkatan paling bawah.

“Semoga semua TP PKK atau kader paham mengenai penganggaran. Mereka di tingkat kabupaten hingga desa harus melek informasi dan aktif dalam Musrenbang. Jangan hanya jadi seksi konsumsi,” tegasnya. (amh/zal)