TITD Grajen Terancam Dieksekusi

942

SEMARANG-Dualisme kepengurusan di tubuh Yayasan Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD) Grajen Semarang terancam di eksekusi Pengadilan Negeri (PN) Semarang, setelah putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) nomor: 1621 K/PDT/2016, yang sudah berkekuatan hukum tetap (Inkrahct), diajukan sebagai dasar melakukan eksekusi oleh kubu Edy Setiawan, Tjandra Tirtono dan kawan-kawan (dkk).

Kuasa hukum Edy Setiawan selaku pemohon eksekusi, Muharsuko Wirono mengaku, setelah putusan kasasi MA turun pihaknya langsung ajukan eksekusi di PN Semarang. Bahkan atas permohonan itu, pihak PN telah melakukan aanmaning (teguran), dengan cara memanggil pemohon dan termohon untuk hadir, saat pertemuan itu diakuinya semua pihak telah hadir termasuk kubu kliennya, dan kubu Suryanti Kusnadi, Djohan Gondo Kusumo, dkk.

“Eksekusi pengadilan memberikan waktu 8 hari sejak aanmaning. Kubu Suryanti dkk, dalam pertemuan itu mengajukan keberatan karena adanya putusan banding perkara nomor 202 atau 161 terkait penggunaan dana Rp 15juta dan akte kepengurusan yang sah,”kata Muharsuko Wirono saat dikonfirmasi Koran ini, Minggu (15/10).

Ketua Kantor hukum Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Jateng ini menyebutkan, begitu salinan putusan MA turun. Maka pihaknya melakukan itikad baik dengan melakukan somasi sebanyak 2 kali yakni, 9 Oktober dan 14 Agustus 2017, namun pihak Suryanti, dkk belum ada memberikan tanggapan, sehingga sangat disayangkan.“Kami tinggal menungggu pelaksanaan eksekusi pengadilan,” sebutnya.

Pihaknya juga mengancam, apabila ada kegiatan yang dilakukan pihak lain di luar kliennya (Tjandra Tirtono,red) sebagai kepengurusan yang sah, setelah adanya putusan kasasi MA yang berkekuatan hukum tetap tersebut, maka pihaknya menilai perbuatan itu berpotensi adanya tindak pidana, sehingga jelas kegiatan tersebut ilegal.  “Jadi apabila tetap diadakan atau mengadakan kami akan menempuh proses hukum pidana,” tandasnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum Suryanti Kusnadi, dkk, Evarisan juga mengakui adanya aanmaning di PN yang dilakukan pada 27 September lalu. Ia juga mengaku putusan kasasi MA sudah Inkrahct, namun dikatakannya sudah ada perkara baru di tingkat banding yang memenangkan pihaknya.

“Dalam putusan banding membatalkan kepengurusan Tjandra, dkk, sehingga PN belum bisa mengeksekusi, karena yang dianggap sah sudah dibatalkan,”sebutnya.

Evarisan juga mengatakan, secara hukum yayasan harus disetujui atau diakui Kemenkum dan HAM, namun dalam kepengurusan TITD Grajen yang baru, belum ada diterbitkan suratnya, hal itu karena adanya sengketa dalam yayasan itu, baik secara perdata maupun pidana. Sedangkan terkait putusan kasasi MA tersebut, pihaknya juga sudah berencana mengajukan Peninjauan Kembali (PK). (jks/zal)