Soroti Kualitas Pembangunan dan Tata Ruang Kabupaten Magelang

Pandangan Fraksi PDI Perjuangan Terhadap RAPBD P 2017

905
JURU BICARA FRAKSI: Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, Budi Supriyanto (HUMAS DPRD KABUPATEN MAGELANG).
JURU BICARA FRAKSI: Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, Budi Supriyanto (HUMAS DPRD KABUPATEN MAGELANG).

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Magelang memberikan sejumlah catatan sebelum pelaksanaan APBD 2017. Beberapa di antaranya terkait masalah kualitas hasil pembangunan dan rencana tata ruang tata wilayah (RTRW) yang dinilai banyak dilanggar.

“CATATAN dari Fraksi PDI Perjuangan hasil dan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan gedung yang belum lama diselesaikan dan digunakan sudah banyak yang rusak,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Grengseng Pamudji. Dia mencontohkan bangunan yang rusak tersebut— salah satunya—gedung DPRD Kabupaten Magelang. Langit-langit bangunan banyak yang sudah bocor dan rusak. “Juga kita temui kualitas sejumlah jalan yang dari sisi kualitas tidak baik,” sentil Grengseng Pamudji.

Grengseng menilai, hal itu tak lepas dari sistem pengawasan dan pengendalian pembangunan. Serta, konsultan dan pengawasan di lapangan yang lemah. Bahkan, ada yang diragukan keberpihakannya dan profesionalismenya. “Apalagi kita melihat dari sisi pemenang lelang yang turun mencapai 30 persen. Fungsi pengawasan di sini, jadi sangat penting. Karena anggaran yang hanya 70 persen, masih dikurangi biaya administrasi lainnya. Tentu patut dipertanyakan kualitasnya.”

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, Budi Supriyanto mengatakan, jika hal itu dinilai sebuah kewajaran, maka hasil lelang di Pokja ULP, patut dipertanyakan. “Sistem kerja di ULP patut dipertanyakan, karena hanya selalu saja menentukan pemenang di dasarkan pada penawaran terendah.” Tidak hanya itu, Fraksi PDI Perjuangan juga mempertanyakan revisi tentang Perda RTRW Kabupaten Magelang yang sejauh ini belum ada wujudnya. Padahal, saat ini terus dilakukan pembelian tanah dan pembangunan oleh Pemkab Magelang. “Apakah sudah sesuai RTRW? Seperti GOR Gemilang.”

Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti pembangunan tiga rusunawa di Muntilan, Gulon, dan Tempuran. Ada dugaan, pembangunan dilakukan di atas tanah yang tidak sesuai peruntukannya. Fraksi PDI Perjuangan, lanjut Budi, mengamati banyaknya bangunan yang berdiri, namun tidak sesuai RTRW dan dipastikan melanggar. “Sejauh ini apa saja yang sudah dilakukan Pemkab Magelang untuk menindaklanjuti pelanggaran Perda itu?” kritik Budi.

Tidak hanya itu, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti kegiatan penambangan galian C di kawasan gunung Merapi yang marak. Para penambang, melakukan kegiatan diduga karena mengantongi izin rekomendasi teknis dari BBWSSO untuk pemeliharaan sungai. “Kenyataannya, di lapangan justru mereka melakukan aktivitas penambangan. Apakah Dinas Lingkungan Hidup (LH) sudah melakukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi ini? Karena dipastikan kegiatan itu akan berdampak pada kerusakan lingkungan.”

Budi menambahkan, Pemkab Magelang juga belum menyusun serius program-program kegiatan prioritas di Kabupaten Mgelang. Sejauh ini, hanya sebatas kegiatan berbasis anggaran semata. “Bukan kegiatan prioritas yang kemudian didukung anggaran.” Contohnya, program penurunan angka kemiskinan yang sangat lemah. Menurut Fraksi PDI Prjuangan, hal itu lantaran tidak adanya program yang sesuai dan salah sasaran. “Data kemiskinan juga kita lihat sangat lemah.”

Hal yang juga disoroti Fraksi PDI Perjuangan adalah minimnya investor dari luar yang datang ke Kabupaten Magelang. Slogan pro-investasi, dianggap hanya sekadar isapan jempol saja, karena tidak ada realisasi yang diwujudkan. Terkait urusan pendidikan, Fraksi PDI Perjuangan menyayangkan sikap Pemkab Magelang yang dinilai tidak pro dengan guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap. Sejauh ini, mereka hanya diberikan kenaikan tambahan Rp 200 ribu. Menurut Fraksi PDI Perjuangan, jumlah itu tidak sepadan dengan beban kerja dan pengabdian yang telah diberikan. (adv)