Korupsi APBDes, Dituntut Dua Tahun

520

KEBUMEN—Sidang korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kebakalan tahun 2014-2015 dengan tedakwa SY di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis (19/10) malam, sampai pada agenda pembacaan tuntutan. Dalam persidangan, JPU Arif Wibisono menuntut SY dihukum 2 tahun penjara.

JPU membeber, terdakwa SY secara sah dan meyakinkan, bersalah menyalahgunakan APBDes Kebakalan. Untuk itu, JPU menuntut terdakwa sebagaimana ketentuan pasal 3 jo pasal 18 ayat 1, 2, 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999. Yakni, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001.

Tidak hanya itu. “Terdakwa juga dituntut pidana denda Rp 50 juta, subsidair 3 bulan kurungan dan membayar uang pengganti Rp 35.416.640 juta subsidair 6 bulan penjara,” ungkap Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kebumen, Pramono Budi Santoso, Jumat (20/10) kemarin. JPU menghadirkan 15 saksi. Di antaranya, perangkat desa, masyarakat, dan kecamatan. Sedangkan terdakwa menghadirkan dua saksi meringankan. JPU menilai, terdakwa menyebabkan kerugian negara Rp 108.966.034 juta. Dari kerugian itu, sudah dikembalikan Rp 73.549.394.

Kajari Kebumen Erry Pudyanto Marwantono meminta para Kades untuk tidak menyalahgunakan APBDes. Satu sisi, setiap tahun besaran APBDes terus bertambah. “Kami berharap perkara ini menjadi yang pertama dan terakhir yang terjadi di Kebumen.” Erry menyampaikan, saat ini pemerintah fokus membangun desa. “Sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat, kami akan mengawasi serta mengontrol penggunaannya.”

SY menjadi terdakwa setelah Kejari Kebumen mengantongi alat bukti kerugian negara Rp 108 juta dari APBDes Kebakalan tahun 2014 sebesar Rp 333.228.229. Sedangkan pada 2015 sebesar Rp 661.748.967. Dana tersebut berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bantuan Provinsi (Banprov), dan Bagi Hasil Retribusi dan Pajak.

Sebelumnya, SY didakwa melanggar UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 2 ayat 1 subsaider pasal 3 jo pasal 18 ayat 1,2,3. Yakni, sebagaimana telah diubah menjadi UU RI Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-I KUHP. SY terancam penjara paling sedikit satu tahun dan paling banyak lima tahun. Atau, pidana denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 250 juta. (jpg/isk)