Pemkab Diminta Tiadakan Izin HO

812

UNGARAN – Kalangan DPRD Kabupaten Semarang meminta Pemkab Semarang segera mengambil langkah penyesuaian pascaterbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan (HO) di Daerah.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Semarang Said Riswanto menuturkan, sejauh ini Pemkab Semarang masih mengeluarkan izin HO kepada investor dengan acuan Permendagri Nomor 22 Tahun 2016. Padahal kabupaten/kota lain di Jawa Tengah, dari pantauannya sudah menindaklanjuti itu. “Ini sudah ada Permendagri baru, bahwa izin HO ditiadakan. Karena ada Peraturan Daerah (Perda) yang terkait HO maka harus ditindaklanjuti untuk dicabut juga,” katanya, Kamis (19/10).

Pihaknya juga meminta eksekutif atau instansi terkait segera menyikapi hal itu. Terlepas dari itu,, sebagai anggota DPRD Said merasa, untuk mendapatkan izin usaha sekarang yang menjadi salah satu kendala adalah HO. Ketika tetangga atau warga yang bersinggungan dengan usaha merasa terganggu, maka investor tidak bisa meneruskan kembali usahanya. “Saya sangat setuju sekali kalau HO itu dicabut, karena ada indikasi HO jadi bargaining atau nilai tawar dari tetangga lokasi usaha yang dimaksud. Yang terjadi, usaha belum jalan sudah keluar biaya banyak,” katanya.

Kalaupun ada kekhawatiran akan muncul masalah imbas investasi tanpa HO, Said menganjurkan hal itu diantisipasi dengan Perda lain yang sifatnya sejalan dengan tujuan investasi. Misalnya izin untuk toko modern, izin kandang ayam, hingga izin pendirian tower selular.

Dengan begitu, Perda lainnya bisa digunakan untuk pengendalian kekhawatiran dari dampak investasi. “Sebagai contoh, ada aturan khusus ternak babi harus di Getasan. Itu sebagai dasar dikeluarkan atau tidaknya izin usaha itu di Kabupaten Semarang,” katanya.

Sementara itu, Bupati Semarang Mundjirin berpandangan setelah keluar Permendagri 19/2017 maka semua Perda Kabupaten Semarang yang berhubungan dengan HO harus dicabut. “Banyak Perda yang harus kita benahi, ditinjau kembali. Sekarang orang membangun asal ada izin lokasi boleh dibangun dulu, izin lainnya bisa diurus kemudian,” ujarnya.

Mundjirin mengakui, memang ada kendala dengan pemahaman tinggi mana antara Perda dengan Peraturan Menteri. Ada yang menyebutkan kedudukannya lebih tinggi Perda, namun demikian apa yang menjadi keputusan pusat tetap harus diikuti.

“Belum lama ini ada beberapa Perda yang dicabut Menteri Dalam Negeri. Dari Kabupaten Semarang ada dua Perda setelah dikonsultasikan ke MK itu malah dibatalkan. Jadi Permendagri tentang HO perlu ditinjau kembali,” katanya. (ewb/ton)