Cegah Pelanggaran, Sosialisasi PP 11 tahun 2017 Digenjot

1050
PENGARAHAN : Plt Wali Kota Pekalongan H Saelany Mahcfudz saat berikan sosialisasi PP Nomor 11 2017 tentang Disiplin PNS di lingkunga Pemkot Pekalongan (Lutfi Hanafi /Jawa Pos Radar Semarang).
PENGARAHAN : Plt Wali Kota Pekalongan H Saelany Mahcfudz saat berikan sosialisasi PP Nomor 11 2017 tentang Disiplin PNS di lingkunga Pemkot Pekalongan (Lutfi Hanafi /Jawa Pos Radar Semarang).

PEKALONGAN – Pemerintah Kota Pekalongan melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) menggelar Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) 11 tahun 2017. Dengan harapan bisa mencegah sejak dini pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) setempat. Dalam sosialisasi kemarin, turut hadir Kepala BKPPD Kota Pekalongan Budiyanto, pejabat setempat dan menghadirkan narasumber dari Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Tengah, di ruang Amarta Setda, Senin (23/10).

Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Pekalongan Saelany Mahcfudz mengatakan bahwa ASN dalam bekerja harus profesional, mentaati aturan dan berintegritas. Karena dalam PP tersebut sejumlah pasal telah mengatur tentang disiplin ASN.

“Dengan mengerti peraturn ini, semoga bisa mencegah sedini mungkin pelanggaran administrasi maupun yang menyebabkan kerugian keuangan negara oleh PNS,” tutur Plt wali kota.

Untuk itu Saelany berharap kepada peserta sosialisasi untuk dapat mengikuti sebaik – baiknya dalam menyerap informasi yang disampaikan, agar dijadikan panduan dalam menjalankan tugas sehari-hari  dalam bekerja di bidang masing-masing.

“Saya harap peserta sosialisasi paham akan PP 11 ini, dan mampu mengimplementasikan serta menggetuk tularkan (menginformasikan kembali, red) kepada yang lainya,” tuturnya.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Pekalongan, Budiyanto juga menyampaikan, bahwa tujuan kegiatan ini untuk memberikan pemahaman berkaitan dengan disiplin ASN ditinjau dari hukum pidana sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017.

“Tujuan sosialisasi ini diantaranya yaitu untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan publik, tugas pemerintah dan tugas pembangunan tertentu,” katanya. (han/zal)