Desak Terbitkan Perda

Soal Transportasi Berbasis Online

482

PURWOREJO—Belum adanya regulasi yang jelas sebagai payung hukum, membuat polemic maraknya transportasi berbasis aplikasi online di Purworejo semakin berlarut-larut. Untuk itu, DPRD diminta segera menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) untuk mengatur keberadaan transportasi online.

Desakan akan hal itu disuarakan oleh organisasi masyarakat Suluh. Presidium Ormas Suluh, Allan Fathal Ghani Wardhana mendesak DPRD setempat segera mengeluarkan Perda.

“Kalau tidak segera disikapi, dikhawatirkan akan menjadi konflik horisontal. Di Bandung dilarang, di Jakarta boleh, di Bogor dibatasi, tinggal nanti Purworejo mau seperti apa,” katanya, Jumat (27/10) kemarin.

Kata Allan, dalam mengatur moda transportasi umum, pemerintah harus mengacu pada kemaslahatan masyarakat. Yakni, menyangkut ketertiban, kesetaraan, dan keseimbangan dalam berbagai kepentingan. “Kalau perlu, pemerintah harus punya instrumen untuk mengawasi bisnis transportasi untuk menjaga keseimbangan dan menata transportasi secara baik.”

Allan menjelaskan, sebenarnya sudah ada Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur tarif batas bawah dan batas atas kendaraan beraplikasi online. “Jadi, menurut kami tinggal menyesuaikan saja dan jangan terlalu lama,” sarannya. (jpg/isk)