Soroti Penganggaran untuk Tenaga Honorer dan Pelaksanaan Dana Desa

Pandangan Umum Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Magelang terhadap RAPBD 2018

820
EVALUASI: Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Magelang, Sukardiyono, saat menyampaikan pandangan umum terhadap RAPBD 2018. Beberapa hal masih menjadi sorotan Fraksi Gerindra (HUMAS DPRD KABUPATEN MAGELANG).
EVALUASI: Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Magelang, Sukardiyono, saat menyampaikan pandangan umum terhadap RAPBD 2018. Beberapa hal masih menjadi sorotan Fraksi Gerindra (HUMAS DPRD KABUPATEN MAGELANG).

Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Magelang menyatakan konsen untuk terus memberikan kritik konstruktif pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Magelang. Termasuk, nantinya pelaksanaan APBD 2018, di mana Fraksi Gerindra menilai masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi.

JURU Bicara Fraksi Gerindra, Sukardiyono mengatakan, ada beberapa poin yang menjadi sorotan fraksinya. Mulai  penganggaran tenaga honorer dan pelaksanaan dana desa.

Sukardiyono mengatakan, dalam catatan Fraksi Gerindra, untuk tenaga honorer K2, GTT, dan PTT disampaikan sebanyak kurang lebih 4.248 orang, dengan pembagian K2 sebanyak 618, GTT PTT sisanya 3.630 orang.

“Akan tetapi, untuk GTT PTT, kami dapat informasi hanya 1.300 orang. Sehingga dari data yang ada ini, kami minta kepastiannya, ada di mana saja dan apakah sudah mendapatkan perhatian baik dari SKPD yang ketempatan. Ini perlu dilakukan kajian lebih lanjut,” urainya. Selain itu, Fraksi Gerindra juga menyoroti  pelayanan kesehatan melalui fasilitas kartu BPJS Kesehatan. Pihaknya belum mendapatkan kepastian dan kejelasan pelayanan bagi masyarakat miskin.

“Juga berkenaan dengan peserta BPJS Mandiri yang tidak berkesempatan membayar keberlanjutan kepesertaannya di BPJS, bahkan tunggakannya besar, bagaimana langkah dan sikap Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat? Bagaimana mekanisme bakunya,” sentil Sukardiyono.

Terlebih, bupati juga mengatakan bahwa bagi masyarakat miskin yang belum mendapatkan kartu BPJS Kesehatan, dijamin melalui program Jamkesda. Namun, pada praktiknya, ada masyarakat yang sakit dan periksa di salah satu Puskesmas, oleh pihak Puskesmas dikatakan bahwa kartu Jamkesda yang dimiliki sudah tidak berlaku dan diminta untuk membayar secara mandiri.

Selain itu, Fraksi Gerindra juga menyoroti adanya MoU atau nota kesepahaman antara Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Menteri Dalam Negeri dengan Kapolri terkait pengawasan penggunaan dana desa.

Di dalam MoU, ada beberapa hal yang dikerjasamakan. Antara lain, pembinaan dan penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah desa dan masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

Kemudian, pemantapan dan sosialisasi regulasi terkait pengelolaan dana desa. Ketiga, penguatan dan pengawasannya. Keempat,  fasilitasi bantuan pengamanan dalam hal pengelolaan dana desa. Kelima, fasilitas penanganan masalah dan penegakan hukum terhadap pengelolaan dana desa dan peraturan data atau informasi dana desa.

“Menyikapi hal tersebut, untuk membekali, melindungi kepala desa beserta perangkatnya, langkah-langkah apa yang akan dilakukan Pemerintah Daerah? Juga terkait peng-advokasi-annya, bagaimana pendidikan dan pelatihan serta pengadministrasian (Bimtek) dana desa diberikan kepada kepala desa beserta perangkatnya? Karena sejauh ini kita belum melihatnya,” papar Sukardiyono.

Sementara itu, terkait Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018, Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Magelang, mengapresiasi kenaikan pendapatan daerah hingga Rp 310 miliar. Peningkatan signifikan itu dinilai sebagai langkah berani. Namun, pihaknya meminta tetap ada kajian dan keseriusan merealisasikannya.

Dalam estimasi Pendapatan Asli Daerah (APBD TA 2018), komponen Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp 22 miliar, menurun dibandingkan APBD 2017. Namun ada kenaikan Pajak Daerah yang juga cukup besar (TA APBD 2018) Rp 119 miliar dari Perubahan APBD TA 2017 sebesar Rp103 miliar. Menurut Sukardiyono, ada penurunan retribusi yang signifikan, karena  retribusi penempatan los dan kios hanya dikenakan pada saat awal penempatan.  Fraksi Gerindra  melihat masih banyak potensi retribusi yang bisa digali.

Fraksi Gerindra, lanjut Sukardiyono, juga menyoroti perencanan pembangunan dan hasil pembangunan  di Kabupaten Magelang. Hingga saat ini, selalu menjadi masalah tersendiri yang tidak pernah berusaha diperbaiki.

Hal ini tentu juga karena lemahnya koordinasi antar-SKPD serta pengendalian dalam meningkatkan pengawasan internal yang tidak berhasil dilakukan. Terkait hal itu, Fraksi Gerindra  belum mendapatkan penjelasan dan jawaban yang substantif berkenaan dengan beberapa kegiatan pekerjaan yang sedang, bahkan sudah selesai.

“Revisi dan penyesuaian DED Pembangunan Pasar Muntilan yang mengabaikan Amdalalin dan Amdal (SPPL) tahap awal, bahkan pekerjaan belum dimulai saja, Pemerintah Daerah sudah minta tambahan anggaran di saat alokasi anggaran untuk basement yang seharusnya justru berkurang anggarannya. Ini terjadi karena perencanaan tidak matang.” (adv)