Perbanyak Even dan Perbaiki Sapras Destinasi Wisata

DPRD Dorong Percepatan Pariwisata Kabupaten Magelang

562
M Sobikin (DOK HUMAS DORD KAB MAGELANG)
M Sobikin (DOK HUMAS DPRD KAB MAGELANG)

PARIWISATA digadang-gadang menjadi sektor unggulan di Kabupaten Magelang. Namun, sejauh ini DPRD Kabupaten Magelang belum melihat ada peningkatan signfikan program kepariwisataan di  Kabupaten Magelang.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Magelang, M Sobikin mengatakan wisata menjadi salah satu sektor yang mampu mendatangkan PAD bagi Pemerintah Kabupaten Magelang. Selain tidak memerlukan anggaran yang besar, sektor ini cukup potensial untuk dikembangkan.

“Selain pertanian, perkebunan dan UMKM, Kabupaten Magelang menjadikan sektor pariwisata sebagai unggulan.Tapi sejauh ini kami belum melihat ada progress program yang berkesinambungan dan program unggulan di pariwisata,” katanya.

Sehingga, kata dia, potensi pariwisata di Kabupaten Magelang yang besar belum memberikan efek positif bagi PAD maupun masyarakatnya. “PAD dari pariwisata di Kabupaten Magelang sangat jauh tertinggal dibandingkan kabupaten lain yang berdampingan. Padahal kita memiliki Candi Borobudur sebagai magnetnya,” papar dia.

Sobikin menuturkan setiap tahun ada lebih dari 3 juta wisatawan yang berkunjung ke Borobudur yang dikelola oleh BUMN. Seharusnya, kata dia, Pemkab Magelang bisa memanfaatkan dengan memberikan alternatif pilihan wisata selain Borobudur di wilayah Kabupaten Magelang. “Magnetnya kita sudah ada cuma belum ada pengembangan serius untuk menarik wisatawan berkunjung ke destinasi wisata lain di Kabupaten Magelang,” paparnya.

Dia hanya melihat Ketep Pass yang selama ini bisa menarik wisatawan berkunjung. Itu pun, kata dia tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan oleh Kabupaten Magelang karena kepemilikan juga ada di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

“Jika dilihat dari perkembangannya Ketep Pass belum bisa seperti yang diharapkan apabila dilihat dari potensi yang ada. Kenaikan kontribusi ke Pemkab dari tahun ke tahun memang mengalami kenaikan tetapi kenaikannya tidak signifikan,” tuturnya.

Hibatun Wafiroh
Hibatun Wafiroh

Dalam hal ini, pihaknya mendorong supayaKetep Pass segera melakukan langkah strategis untuk menjadikan Ketep Pass sebagai objek wisata milik Pemkab Magelang murni. “Ketep Pass terkendala status aset dan proporsi pembagian profit dengan Pemerintah Provinsi Jateng. Sangat tidak proporsional ketika di satu sisi Pemkab Magelang maksimal mengelola keberlangsungan aktivitas Ketep Pass tetapi Pemerintah Provinsi yang tidak melakukan aktivitas apapun tetap menerima bagian keuntungan dan proporsinya tidak sebanding,” tegas Sobikin.

Untuk itu, kata dia, sudah saatnya Pemkab untuk lebih inovatif berupaya menjadikan Ketep Pass lepas dari bayangan Pemerintah Provinsi. Hal itu bisa dilakukan dengan meminta fasilitas dari Kemendagri untuk memproses agar Pemerintah Provinsi mau melepaskan aset yang ada di Ketep Pass sehingga nantinya ada kemandirian dalam pengelolaannya.

“Atau seandainya upaya pelepasan aset dari Pemerintah Provinsi tidak berhasil perlu ada perubahan MoU yang mengatur pasal pembagian keuntungan,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi II Grengseng Pamudji menambahkan program pariwisata harus berkesinambungan dan melibatkan masyarakat luas dalam pelaksanaannya. Dia mendorong supaya Pemkab Magelang memperbanyak even untuk memperlama tinggal wisatawan.

“Pada tahun depan kita menyetujui anggaran cukup besar untuk even-even kepariwisataan. Kita berharap dikelola dengan maksimal dengan target dan capaian yang terukur. Misal dari mana saja wisatawan yang datang juga berapa lama mereka tinggal,” ungkapnya.

Grengseng mengatakan di Kabupaten Magelang banyak even budaya yang bisa mendukung kepariwisataan. Pemkab Magelang, katanya, cukup melakukan pendampingan kepada masyarakat yang telah memiliki kegiatan yang besar.

“Banyak kegiatan-kegiatan dari masyarakat yang justru boomingnya luar biasa. Itu di luar pemerintah. Kita harap pemerintah justru lebih baik dalam membuat evennya. (even) Masyarakat yang sudah ada jangan dihilangkan tapi dilakukan pendampingan,” tegasnya.

Hibatun Wafiroh, anggota Komisi II menambahkan pihaknya juga berharap Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga melakukan revolusi mental para pegawai yang menjaga destinasi wisata khususnya yang dikelola pemerintah. Menurutnya, sikap memiliki belum tercermin dari para pegawai tersebut.

Sebut saja, dia melihat beberapa objek wisata tidak terawat dengan baik. Kamar mandi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. “Harusnya ada sikap handarbaeni yang dimiliki oleh setiap pegawai di destinasi wisata. Tidak hanya bertugas menjual tiket saja,” harap dia.

Selain itu, dia berharap program-program pembangunan di kawasan wisata juga didorong. Akses menuju lokasi wisata dan sarana prasarana harus terus ditingkatkan. “Jangan sampai destinasi wisata justru meninggalkan kesan yang tidak baik. Sapta pesona ini harus benar-benar didapatkan oleh wisatawan saat berkunjung ke Magelang. Salah satunya berkesan baik,” tegas dia. (adv)