Tak Cukup Bayar Kenaikan TDL

UMK di Jateng

497
SAMPAIKAN ASPIRASI: Sejumlah perwakila dari serikat buruh di Jateng menyampaikan aspirasi mengenai penentuan angka kenaikan UMK tahun 2018 di rumah dinas gubernur Puri Gedeh Semarang. (AJIE MH/JAWA POS RADAR SEMARANG)
SAMPAIKAN ASPIRASI: Sejumlah perwakila dari serikat buruh di Jateng menyampaikan aspirasi mengenai penentuan angka kenaikan UMK tahun 2018 di rumah dinas gubernur Puri Gedeh Semarang. (AJIE MH/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Kalangan buruh terus melakukan intervensi kepada Gubernur Jateng untuk menentukan kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2018. Mereka ingin formulasi kenaikan tidak berkiblat pada Peraturan Pemerintah (PP) tahun 2015 tentang Pengupahan. Sebab, formulasi itu sudah tidak relevan jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup layak (KHL).

Sejumlah perwakilan serikat buruh di Jateng bertandang ke kediaman Gubernur Jateng, Jumat (17/11) sore. Mereka ingin bertemu dengan gubernur langsung untuk menyampaikan aspirasi mereka. Dalam kesempatan itu, Ketua Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Nanang Setyono membeberkan, jika mengikuti formulasi PP 78/2015, kenaikan UMK hanya 8,7 persen. “Itu tidak sebanding dengan kebutuhan sehari-hari saat ini,” ucapnya.

Dia mencontohkan, jika tahun ini¬† rata-rata upah di Jateng Rp 1,5 juta, berarti hanya naik Rp 130.500 saja. Kalau dibandingkan kenaikan tarif dasar listrik per April 2017 lalu hingga Rp 780 per kwh, jelas tidak seimbang. Dari hasil survei yang dilakukan kalangan buruh, rata-rata rumah tangga mengonsumsi listrik Rp 235 kwh per bulan. Jika ditotal, kenaikannya mencapai Rp 161 ribu. “Berarti, kalau menggunakan formulasi PP 78/2015, kenikan UMK tidak cukup untuk bayar kenaikan tarif dasar listrik. Itu belum termasuk kenaikan tarif air PDAM,” tegasnya.

Ketua KSPN Kota Semarang, Heru Budi Utoyo menambahkan, saat ini dewan pengupahan dari kalangan buruh telah melakukan survei KHL di 9 daerah. Antara lain Kota Semarang, Kabupaten Demak, Cilacap, dan Jepara. Dari survei yang dilakukan Januari-September 2017 itu, diprediksi KHL di Kota Semarang pada Desember 2017 sudah di angka Rp 2,5 juta. Padahal, saat ini UMK Kota Semarang hanya Rp 2,1 juta. “Selisih dengan UMK tahun ini saja sudah Rp 400 ribu,” bebernya.

Pada kesempatan itu, sejumlah perwakilan dari serikat buruh juga menyampaikan unek-unek masing-masing. Intinya, meminta gubernur untuk tidak menetapkan kenaikan UMK sesuai formulasi yang tertuang dalam PP 78/2015. Termasuk memikirkan mengenai skala upah bagi buruh yang sudah bekerja lebih dari 1 tahun. Sebab, hingga saat ini struktur skala upah tidak diimplementasikan di nyaris seluruh perusahaan.

Memanggapi keluhan itu, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo langsung melayangkan pesan elektronik ke Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri. “Barusan saya SMS Pak Menteri. Saya usul, apakah diizinkan penetapan UMK 2018 menggunakan Pergub lagi?” bebernya.

Lepas dari itu, menurut Ganjar, tidak pernah ada keputusan yang bisa mengenakkan kedua belah pihak. Karena itu, perlu adanya kesepakatan tripartit antara kalangan buruh, pengusaha, dan pemerintah. “Semua harus objektif. Termasuk melakukan survei. Kalau yang digunakan hanya hasil survei dari kalangan buruh saja, itu masih subjektif, belum objektif,” terangnya.

Meski begitu, orang nomor satu di Jateng ini merasa, rumus atau formula perhitungan kenaikan UMK nyaris tidak berguna. Yang dipentingkan adalah angka absolutnya. “Enak e piro, tinggal negoisasi. Disini, pemerintah harus jadi penengah. Umpanya buruh minta 100, pengusaha minta 50. Nah, apakah bisa kalau di angka 75 saja,” imbuhnya.

Dalam waktu dekat ini, Ganjar berencana mengundang dewan pengupahan dan berkomunikasi dengan kalangan pengusaha. Sebelum itu, dia meminta kalangan buruh mengenai list asosiasi pengusaha di Jateng yang dianggap representatif menentukan UMK. Sebab, kalangan buruh mengeluhkan mengenai komposisi dewan pengupahan yang hanya melibatkan Asosasi Pengusaha Indonesia (Apindo) saja.

“Memang ada Kadin, Hipmi, dan lain-lain. Tapi saya minta kepada buruh, mana saja yang representatif dan perlu diajak bicara. Kalau saya menentukan ada 5, nanti buruh mintanya 7. Nanti kurang berkenan lagi,” paparnya.

Komunikasi tripartit itu memang harus segera dilakukan. Sebab, batas akhir penentuan kenaikan UMK tinggal tiga hari lagi. Yakni Selasa (21/11) mendatang. Ganjar pun meminta agar rumusan penentuan kenaikan UMK tahun 2019 mendatang bisa diformulasikan tahun ini juga. Harapannya, agar 2018 akhir tidak terjadi perdebatan mengenai angka UMK lagi.

Ganjar pun berencana membubuhkan¬† aturan mengenai hitungan upah bagi buruh yang sudah bekerja lebih dari 1 tahun. Hal itu sesuai klausul yang diajukan serikat buruh. “Memang selama ini yang diatur hanya UMK untuk buruh yang bekerja 0-1 tahun. Kalau yang 1 tahun ke atas juga diatur, diharapkan perusahaan akan mematuhinya. Sebenarnya aturan struktur skala upah itu sudah ada, tapi tidak dilaksanakan,” tegasnya. (amh/ric)