Diduga Pengurus Parpol, PPS Sumowono Mundur

821

UNGARAN–Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Lanjan Kecamatan Sumowono berinisial QR, akhirnya mundur dari jabatannya. Setelah mencuat dugaan bahwa dirinya masuk dalam kepengurusan Partai Hanura Kabupaten Semarang.

Ketua Panwaslu Kabupaten Semarang, Agus Riyanto mengatakan berdasarkan hasil kajian jajarannya, QR terbukti melakukan pelanggaran administrasi. “Rekomendasi sudah kami layangkan ke KPU Senin kemarin,” kata Agus, Kamis (7/12) kemarin.

Dijelaskan Agus, sebelumnya sudah melakukan klarifikasi kepada beberapa pihak, di antaranya KPU Kabupaten Semarang dan Pengurus DPC Partai Hanura Kabupaten Semarang. Adapun hasil klarifikasi tersebut menunjukkan jika QR tidak memenuhi syarat dalam keanggotaannya menjadi PPS.

Adapun ketentuan tersebut mengacu kepada UU nomor 7/2017 tentang pemilu. Dimana pada pasal 72 huruf e menyebutkan bahwa syarat untuk menjadi anggota PPS tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah.

Dalam hal ini, yang bersangkutan sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan. “Karena QR benar anggota PPS. Disamping itu benar anggota atau pengurus Partai Hanura yang mengundurkan diri sejak 8 Mei 2017, sehingga belum genap 5 tahun mundurnya dari Parpol,” katanya.

Dengan fakta tersebut, Panwaslu Kabupaten Semarang meminta KPU Kabupaten Semarang segera menindaklanjuti temuan itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dihubungi terpisah, Ketua KPU Kabupaten Semarang Guntur Suhawan menginformasikan bahwa anggota PPS Desa Lanjan, QR sudah menyatakan mundur sebagai anggota PPS terhitung pada Sabtu (2/12) lalu. “Sabtu pagi sebelum KPU diminta klarifikasi Panwas, saya pribadi dengan PPK dan Panwas Sumowono telah memanggil yang bersangkutan. Saat itu disimpulkan, yang bersangkutan mengundurkan sebagai anggota PPS,” kata Guntur.

Meski begitu, lanjut Guntur, pihaknya tetap menghargai rekomendasi yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten Semarang. Langkah yang dilakukan oleh KPU yaitu memproses pengisian anggota PPS Desa Lanjan yang kosong tersebut.

Lantaran dalam proses seleksi PPS dari Desa Lanjan sebelumnya, calon yang mendaftar tidak lebih dari tiga orang, pihaknya akan melakukan penunjukan atau pengusulan anggota PPS dari warga setempat. “Nanti tetap ada wawancara. Kalau calon tersebut memenuhi syarat, kami akan tetapkan dalam SK terbaru,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam pengisian formasi PPS Desa Lanjan ini tidak akan dilakukan terburu-buru. Mengingat belum ada hal-hal mendesak terkait tugas-tugas PPS dalam kepemiluan. Selain itu, pihaknya juga hendak menunggu kemungkinan di desa lainnya ada PPS yang mengundurkan diri, sehingga akan diproses sekaligus. “Tugas-tugas PPS yang terdekat ini masih menunggu DP4, jadi belum begitu mendesak,” katanya.

Namun Guntur memberikan target sebelum minggu ketiga Desember 2017 ini, posisi anggota PPS Desa Lanjan yang kosong akibat salah satu anggotanya terbukti terlibat dalam keanggotaan parpol tersebut akan segera terisi. “Kami akan melihat potensi yang ada di desa Lanjan, tentunya yang memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan undang-undang,” tuturnya.

Seperti diketahui, Panwaslu Kabupaten Semarang meminta klarifikasi seorang anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Sumowono karena diduga terlibat dalam keanggotan partai politik.

Anggota PPS berinisial QR dihadapkan kepada Komisioner Panwaslu Kabupaten Semarang Divisi Penindakan Pelanggaran, Andi Gatot Anjas Budiman. Ia diberondong pertanyaan terkait dugaan keterlibatannya dalam keanggotaan Partai Hanura.

Temuan tersebut bermula saat anggota Panwas melakukan pengawasan aktif terhadap tahapan penyerahan berkas perbaikan keanggotaan Parpol, Jumat (1/12) lalu. Setelah mencermati Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), ditemukan nama QR dalam keanggotaan parpol tersebut. Padahal yang bersangkutan telah dilantik sebagai anggota PPS pada 25 November 2017 lalu. (ewb/ida)