Tersangka Korupsi Pupuk Segera Disidang

616

SEMARANG – Berkas perkara dugaan kasus korupsi pengadaan pupuk urea tablet di Perusahaan Umum (Perum) Perhutani Unit I Jawa Tengah periode 2010-2011 dan 2012-2013, yang menjerat Kepala Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah Periode 2010-2011 Heru Siswanto segera disidangkan di Pengadilan Tipikor Semarang.

Berkas tersebut diterima oleh pihak pengadilan Tipikor Semarang, setelah penuntut umum (PU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melimpahkan perkaranya. Perkaranya telah dicatat dengan nomor register 105/Pid.Sus-TPK/PN.SMG.

“Benar, berkas perkara dengan terdakwa Heru Siswanto telah dilimpahkan, atas pelimpahan itu Ketua PN Semarang akan segera menunjuk majelis hakim dan panitera pengganti yang memeriksa perkaranya,” kata Panitera muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang, Heru Sungkowo kepada Jawa Pos Radar Semarang, Kamis (7/12).

Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan lima tersangka. Penetapan tersangka ini merupakan hasil pengembangan kasus dugaan suap pengadaan pupuk yang dilakukan PT Berdikari.

Kelima tersangka adalah Kepala Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah Periode 2010-2011 Heru Siswanto, Direktur Utama PT Berdikari periode 2010-2012 Asep Sudrajat Sanusi, dan Kepala Biro Pembinaan Sumber Daya Hutan Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah periode 2010-2011 Bambang Wuryanto.

Sedangkan, untuk pengadaan pupuk urea tablet periode 2012-2013, penyidik KPK menetapkan dua tersangka. Mereka adalah Direktur Utama PT Berdikari Persero periode 2012-2013 Librato El Arif dan Kepala Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah periode 2012-2013 Teguh Hadi Siswanto.

Kelima orang tersangka itu diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sebuah korporasi dalam kegiatan pengadaan pupuk urea tablet di Perum Perhutani unit I Jawa Tengah.

Secara umum, modus yang terjadi adalah indikasi penggelembungan harga (mark up). Dalam kasus tersebut, negara terindikasi mengalami kerugian sebesar Rp 10 miliar yang diduga mengalir ke pihak individu dan korporasi.

Atas perbuatan tersebut, kelima tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menanggapi pelimpahan itu, Sekretaris Komunitas Pemerhati Korupsi (KOMPAK) Jateng, SB. Efendi mengaku prihatin. Menurutnya kasus korupsi adalah musuh bersama masyarakat sehinga harus benar-benar harus diselesaikan dengan baik dan dituntaskan hingga tersangka utamanya tertangkap. Pihaknya berharap semua fakta sidang benar-benar dikembangkan oleh KPK.

“Jangan sampai KPK cuma menangkap tersangka pinggiran saja, sedangkan pelaku utamanya dibiarkan. Kami berharap besar kasus itu benar-benar menangkap aktor intelektualnya,” kata Efendi. (jks/bas)