Praperadilan dalam Perspektif HAM

714
Oleh: Indah Kusnowati SPd
Oleh: Indah Kusnowati SPd

MASALAH Praperadilan akhir-akhir ini mewarnai pemberitaan media massa. Yang paling baru tentu saja adalah praperadilan yang diajukan oleh Setya Novanto terkait dengan penetapan statusnya sebagai tersangka tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Istilah praperadilan akhirnya menjadi trending topik di dunia maya. Sebenarnya apa itu praperadilan?

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang didasarkan pada UU N0 8 Tahun1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) praperadilan merupakan lembaga hukum baru, karena sebelumnya praperadilan ini belum dikenal dalam hukum acara pidana sebelum KUHAP, yaitu Het Herziene Inlandsch Reglementatau HIR (staatsblad tahun 1941 nomor 44).

Dalam penyidikan suatu perkara pidana apabila dipandang perlu seorang tersangka dapat dikenai tindakan upaya paksa (dwangmiddelen). Tindakan upaya paksa ini dapat berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemeriksaan dan penyitaan surat yang pada hakikatnya merupakan bentuk tindakan yang rawan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia atau HAM.

Praperadilan adalah suatu lembaga yang dapat mengontrol atau mengawasi apakah penggunaan upaya paksa yang dikenakan terhadap seorang tersangka itu sah atau memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang apa tidak. Hal ini penting untuk mencegah kemungkinan terjadinya kesewenang-wenangan di dalam penggunaan upaya paksa.

Menurut  KUHAP, praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan,penahanan,penghentian penyidikan, penuntutan, dan ganti rugi atau rehabilitasi yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Dari pengertian di atas menunjukkan bahwa yang  menjadi ruang lingkup objek praperadilan adalah tentang penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, dan permintaan ganti rugi atau rehabilitasi. Kemudian dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015  ruang lingkup objek praperadilan diperluas dengan penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.