Pemenuhan HAM Acuan Tugas Perangkat Daerah

688
PEDULI HAM : Bupati Semarang Mundjirin didampingi Kabah Hukum memperlihatkan piagam penghargaan peduli HAM, Selasa (12/12) kemarin. (EKO WAHYU BUDIYANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
PEDULI HAM : Bupati Semarang Mundjirin didampingi Kabah Hukum memperlihatkan piagam penghargaan peduli HAM, Selasa (12/12) kemarin. (EKO WAHYU BUDIYANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

UNGARAN–Pemenuhan hak-hak asasi seperti kesehatan, pendidikan, perlindungan perempuan dan anak, menjadi acuan dalam tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) perangkat daerah. Hal itu dikatakan oleh Bupati Mundjirin usai mendapatkan penghargaan sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) dari Menteri Hukum dan HAM RI. “Itu juga tercantum dalam RPJMD yang merupakan koridor dalam pembangunan daerah,” ujar Mundjirin, Selasa (12/12) kemarin.

Didapatkannya penghargaan tersebut, lanjutnya, karena meraih nilai sempurna untuk parameter penilaian hak perempuan dan anak. “Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H Laoly di Hotel The Sunan Surakarta, Minggu (10/12) kemarin,” katanya.

Dikatakannya penghargaan tersebut merupakan hasil kerja keras dan perwujudan tanggung jawab segenap pemangku kepentingan di Kabupaten Semarang untuk melindungi dan menegakkan HAM. “Penghargaan ini untuk seluruh masyarakat Kabupaten Semarang,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Setda Wenny Maya Kartika menjelaskan penghargaan Kabupaten Semarang peduli HAM ini merupakan yang keempat kalinya. Penghargaan serupa diterima sejak tahun 2013-2016. Diterangkan, ada delapan kelompok hak yang menjadi kriteria penilaian untuk mendapatkan penghargaan peduli HAM ini.

Di antaranya hak atas kesehatan, pendidikan, hak perempuan dan anak, hak kependudukan dan ha katas lingkungan yang berkelanjutan. “Untuk parameter penilaian hak perempuan dan anak, kami mendapatkan angka sempurna. Pencapaian ini didukung aksi nyata yang dilaksanakan secara merata dan terpadu,” katanya.

Dicontohkan, Pemkab Semarang memberlakukan Perda 5 tahun 2014 tentang inisiasi menyusui dini. Berdasarkan regulasi ini, di setiap kantor instansi pemerintah, tempat umum seperti Terminal Sisemut Ungaran dan perusahaan, wajib menyediakan ruang laktasi bagi ibu menyusui.

Selain itu Perda nomor 6 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang mencantumkan pencegahan perkawinan usia anak dan sanksi bagi pelaku perdagangan anak. Sedangkan Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan menjamin adanya pelayanan konseling bagi perempuan korban kekerasan. “Pelayanan konseling itu dilakukan oleh unit kerja di bawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB,” pungkas Weny. (ewb/ida)