JK : Peran Akuntan Vital Bagi Negara

578
BUKA ACARA : Wakil Presiden RI Jusuf Kalla memberikan sambutan dalam Peringatan 60 Tahun Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) di Hotel Crowne Plaza, Kamis (14/12). 9ADENNYAR WYCAKSONO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
BUKA ACARA : Wakil Presiden RI Jusuf Kalla memberikan sambutan dalam Peringatan 60 Tahun Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) di Hotel Crowne Plaza, Kamis (14/12). 9ADENNYAR WYCAKSONO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Peran akuntan dianggap penting, terlebih akuntan yang bekerja dalam sebuah perusahaan atau pada lingkup yang lebih besar pada sebuah negara. Tanpa akuntan yang baik, negara atau perusahaan akan gulung tikar. Hal tersebut diungkapkan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) saat membuka Peringatan 60 Tahun Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) di Hotel Crowne Plaza, Kamis (14/12) petang.

Saat memberikan sambutan, orang nomor dua di Indonesia itu mengatakan peran akuntan sangat penting untuk mendukung tata pemerintahan yang baik dalam sistem demokrasi. JK menilai profesi akuntan penting untuk kelangsungan sebuah negara. “Profesi akuntan itu penting di manapun. Inti dari demokrasi adalah keterbukaan dan tranparansi, tanpa akuntan yang baik negeri ini tidak bisa terbuka,” katanya.

JK mencontohkan, fungsi seorang akuntan dalam sebuah negara adalah membuat laporan keuangan akan menentukan kebijakan suatu negara atau perusahaan sesuai dengan pemasukan dan pengeluaran. Untuk itu, orang yang berprofesi sebagai akuntan harus punya disiplin, dedikasi, profesional dan bisa menjaga kepercayaan. “Peran akuntan sangat krusial dalam memberikan laporan keuangan kementerian dan lembaga sebagai penyelenggara negara agar tetap transparan,” jelasnya.

Terpisah, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang juga memberikan sambutan mengatakan belum lama ini ia diundang dalam sebuah acara kepala desa terkait pengelolaan dana desa. Di tempat tersebut, BPKP dan IAI memberikan bantuan berupa pelatihan. “Pertanyaan mereka simpel, bisa tidak laporan keuangan dibikin sederhana,” ucapnya.

Menurut dia dengan sumber daya manusia yang ada, dirasa kurang dan kesulitan membuat laporan dana desa. “Karena kalau salah hukum bisa menjerat mereka, jadi sekalian saya titipkan kepada pak Wapres pertanyaan dari bawah ini,” jelasnya. (den/ric)