Untag Gelar Seminar Internasional

964
TINGKATKAN KUALITAS : Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang Dr Suparno melakukan penandatanganan dengan Vice presiden WAML wilayah Indonesia, dr Naseer, Sp. KK.D, dan dari Universitas Azerbaijan Profesor Bugar Mammadov pH.D di Hotel Grasia, kemarin. (Nur Wahidi/Jawa Pos Radar Semarang)
TINGKATKAN KUALITAS : Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang Dr Suparno melakukan penandatanganan dengan Vice presiden WAML wilayah Indonesia, dr Naseer, Sp. KK.D, dan dari Universitas Azerbaijan Profesor Bugar Mammadov pH.D di Hotel Grasia, kemarin. (Nur Wahidi/Jawa Pos Radar Semarang)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Fakultas Hukum (FH) Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) terus berupaya meningkatkan kualitas untuk menghadapi persaingan dunia pendidikan. Salah satunya melalui seminar internasional.

“Menghadapi persaingan global, tentunya perguruan tinggi dituntut meningkatkan mutu dan kualitas. Dan seminar nasional menjadi sesuatu yang wajib bagi perguruan tinggi yang memiliki akreditasi A,” ujar Dekan Fakultas Hukum Untag Dr Edy Lisdiyono dalam seminar International Conference on Law, Economic and Health yang berlangsung di hotel Grasia Semarang, (29-30/1).

Hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya Vice Presiden Word Assosiation for Medical Law (WAML) wilayah Asia Pasifik dari Baku Universitas Azerbaijan Prof Bugar Mammadov pH.D, Vice presiden WAML wilayah Indonesia, dr Naseer, Sp. KK.D., Law, perwakilan dari Universitas Management Singapore Profesor Dr Irene Calboli dan Profesor Agus Sardjono SH, MH dari Universitas Indonesia (UI).

Kegiatan yang bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi Untag, Fakultas Undang-undang Universiti Kebangsaan Malasyia, Universitas Youngsan Korea Selatan, Universitas Dong-a Korsel, Word Assosiation in Medical Law, Persatuan Rumahsakit Seluruh Indonesia (Persi) dan RSUP dr. Kariadi Semarang.

Sementara itu pembicara lainnya dari Universitas Indonesia, Prof Agus Sardjono menyoroti tentang pelayanan kesehatan dan perspektif hukum kontrak, karena isu utama adalah ketika orang berobat mereka hampir tidak ada yang menanyakan kualifikasi dokter.

“Pasien itu ketika akan berobat tidak tahu kualifikasi dokter, dan pasien hanya bisa pasrah ketika memeriksakan kesehatannya,” katanya

Selain itu dalam perspektif hukum kontrak masih berlaku sepenuhnya atau mungkin hukum kontrak dalam konteks ini dikalahkan oleh hukum kesehatan. “Kita melihat ada norma, Undang-Undang. Tetapi apa yang diinginkan UU tidak sebagaimana yang terjadi, disitulah pentingnya sebuah penegakan hukum,” imbuhnya. (hid/sct/zal)