PPDRI Tuntut Kenaikan Gaji

747

RADARSEMARANG.COM, KENDAL – Persatuan Perangkat Desa Republik Indonesia (PPDRI) meminta gaji perangkat desa setara dengan ASN golongan IIa. Mengingat pendidikan minimal perangkat desa bukanlah SMP melainkan SMA sederajat.

Sekjen PPDRI Mugiyono Munajat  mengatakan, penentuan kenaikan gaji menurutnya bukan semata-mata seluruhnya. tapi melihat latar belakang pendidikan dan lamanya masa kerja. “Selama ini penghasilan perangkat desa dari penghasilan tetap (siltap) yang bersumber dari APBDes dan juga bengkok desa,” katanya.

Selama ini bengkok yang dimiliki desa memang sudah jadi hak perangkat desa,  karena sudah sejak zaman dulu ada. Bengkok sebagai penunjang untuk desa dan selama ini peruntukannya untuk cocok tanam semata. “Tapi tanah bengkok ini digarap belum tentu menghasilkan,” tuturnya.

Kendala yang ditemui adalah, banyak lahan yang sudah tidak subur.  Selain itu gangguan hama dan wereng, bencana banjir dan sebagainya yang menyebabkan petani gagal panen. “Kami berupaya untuk bersilaturahmi dengan Presiden dan Kementerian Dalam Negeri, supaya usulan kami bisa terealisasi,” ujarnya.

Ketua Umum PPDRI Totok Haryanto menambahkan, gaji yang diterima perangkat desa selama ini berdasarkan UMK dari masing-masing kabupaten/kota. Sementara dana desa yang diterima bervariasi dan jumlah perangkat desa tidak sama antara desa yang satu dengan yang lain.

Hal ini menyebabkan gaji yang diterima perangkat desa masih banyak yang dibawah Rp 1 juta perbulan. Ia mengatakan, gaji kepala desa dua kali lipat dari gaji perangkat, sekdes sekitar 75 persen dari gaji kepala desa. Sementara perangkat dibawah 50 persen dari gaji kades.

Oleh karena itu, perangkat desa menginginkan penghasilan bisa setara dengan ASN golongan IIa sekitar Rp 1,9 juta dengan masa kerja kurang dari satu tahun. “Saya perkirakan masih banyak perangkat yang gajinya di bawah UMK,”  tandasnya. (bud/zal)