Usulan Soal Tol Tak Direspons, Bupati Marah

1062
KESAL : Bupati Batang Wihaji menyampaikan kekesalannya kepada pengelola pembangunan jalan tol karena sejumlah usulannya tidak direspons. (Lutfi Hanafi/Jawa Pos Radar Semarang)
KESAL : Bupati Batang Wihaji menyampaikan kekesalannya kepada pengelola pembangunan jalan tol karena sejumlah usulannya tidak direspons. (Lutfi Hanafi/Jawa Pos Radar Semarang)

RADARSEMARANG.COM, BATANG – Bupati Batang Wihaji menegaskan dirinya masih geram dengan pengembang jalan tol yang ada di wilayahnya. Untuk itu, mewakili warga Batang dan Pemerintah Batang pihaknya memanggil stake holder tol yang terdiri dari perwakilan Kementerian PU, BPJT, BUJT dan PTPN (PT Perkebunan  Nusantara). Pasalnya, usulan terkait exit tol, rest area dan rusaknya jalan selama ini belum diakomodasi oleh stake holder tol tersebut.

“Kami sangat kesal dengan mereka karena tidak direspons sama sekali, terkait usulan kita pada waktu dulu untuk memikirkan dan memperhatikan keberadaan UMKM yang terkena dampak pembangunan jalan tol,” ujar Wihaji saat konferensi pers di ruang Abirawa, Senin (26/2).

Menurutnya, dampak pembangunan jalan tol terasa sekali oleh UMKM sehingga kalau jalan tol difungsikan akan ada penurunan omzet, baik usaha rumah makan maupun usaha ekonomi kreatif lainnya.

“Kami sudah mengusulkan exit tol dan rest area yang konekting dengan objek wisata. Dan dari hasil rapat tadi saya menuntut kepada mereka agar usulan tersebut dipenuhi,” ucap Wihaji dengan muka kesal.

Disampaikan juga bahwa jawaban dari BUJT maupun dari BPJT apapun perintahnya akan diikuti. Namun dirinya meminta perbaikan jalan-jalan rusak yang  terdampak oleh pembangunan jalan tol, karena dengan rusaknya jalan tersebut pemerintah daerah yang kena tuntutan dan komplain dari masyarakat.

“Minimal ada perbaikan jalan dengan ditambal-tambal dulu kalau belum mampu permanen. Sehingga kami tidak kena marah dari masyarakat. Pihak tol untuk perbaikan jalan  menyanggupi seperti jalan di Kecamatan Warungasem,” tegasnya lagi.

Bupati juga menegaskan keseriusan pemerintah terkait dengan tuntutan kepada Kementerian PU PR. Bahkan pihaknya memohon kepada Presiden Joko Widodo untuk dapat mengabulkan usulan kami.

“Kami mohon kepada Presiden Joko Widodo untuk mengabulkan usulan kami, karena masyarakat yang memiliki usaha banyak terkena dampak pembangunan jalan tol,” serunya lagi.

Menurutnya pemerintah daerah tidak asal menuntut saja, namun juga akan melakukan pengkajian  yang dilakukan oleh Undip. Hal ini bentuk keseriusannya untuk membantu masyarakat batang guna membangun perekonomian Kabupaten Batang.

“Usulan kita menambah exit tol dua yang pertama di Desa Paskaran, dan yang kedua di Desa Plelen yang rest area di km 398 yaitu di daerah Pantai Celong, karena langsung lihat view pantai. Dan kita sudah berkoordinasi dengan PTPN yang siap memberikan tanah yang dibutuhkan,” kata Wihaji.

Konsep pembangunan ini merupakan konsep baru yang dinamakan TOD (transit oriented development), menggabungkan sesuatu kekuatan yang terintegrasi dengan yang lain, seperti UMKM, wisata.

“Konsep TOD yang kita usulkan ke Kementerian PU PR, agar masyarakat Batang menerima manfaat dengan adanya jalan tol, tidak hanya menjadi penonton saja,” tutup Wihaji. (han/lis)