45 Advokat Berikan Konsultasi Hukum Gratis

1340

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum ( BPPH) Pemuda Pancasila (PP) Jawa tengah kembali menggelar konsultasi hukum gratis. Kali ini diadakan di area car free day (CFD), Jalan Pahlawan, Minggu (4/3). Peluang tersebut tak disia-siakan oleh masyarakat.

“Kita libatkan 45 advokat yang semuanya anggota BPPH PP Jateng. Hari ini berbagai masalah dikeluhkan warga mulai, penarikan kredit motor oleh debt collector, masalah waris, kredit macet, hingga masalah perkawinan. Yang jelas kami melihat antusias masyarakat sangat bagus,” kata Ketua Panitia acara, Abu Khoer disela-sela memberikan konsultasi hukum.

Abu menyampaikan, advokat adalah bagian dari aparat penegak hukum, sehingga masyarakat tidak perlu takut bertemu, karena bertemu advokat tidak harus selalu membayar. Menurutnya, langkah tersebut bagian dari pengabdian yang dilakukan seorang advokat untuk memberikan konsultasi hukum secara gratis.

“Ada sisi tugas sebagai seorang advokat yang harus memberikan bantuan hukum gratis dan itu semua wajib dilakukan minimal 1 kali dalam setahun,”sebutnya.

Ketua BPPH PP Jateng, Dwi Nuryanto memastikan, kegiatan tersebut akan dilakukan secara kontinyu dan menyeluruh di setiap daerah yang ada di Jateng dan yang sudah berdiri BPPH-nya.

Ia berharap acara tersebut bisa memberikan pemahaman hukum yang baik di mata masyarakat, kemudian memberikan gambaran bagi para pencari keadilan. Di BPPH sendiri sudah ada 59 advokat yang bergabung, sehingga proses pendampingan hukum dipastikan bisa maksimal.

“Sampai saat ini kami sudah dampingi 25 perkara dengan permasalahan beraneka ragam, yang kebanyakan masalah tanah,” ujarnya.

Terpisah, warga Pedurungan, Herawati, mengaku senang dengan adanya konsultasi hukum gratis tersebut. Ia sendiri berkonsultasi terkait penarikan motor yang dilakukan debt collector, karena motor yang dimiliki saudaranya dirampas paksa karena belum bayar cicilan selama 3 bulan berturut-turut. Ia juga berharap acara demikian bisa rutin diadakan oleh para advokat.

“Saya baru paham, ternyata penarikan motor secara paksa dilakukan debt collector tidak boleh, karena itu sama saja perampasan dan debt collector-nya bisa dipidana. Waktu itu, motor saudara saya DP Rp 10 jutaan, tapi belum ada bayar cicilan 3 bulan, terus ditarik paksa, padahal sudah menyicil 7 kali rutin,” terangnya. (jks/zal)