LPBI NU Tingkatkan Keterampilan

703
SIAGA BENCANA : Deputi program Rurid Rudianto Lembaga Penaggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) saat memberikan pemaparan. (Sigit Andrianto/ Jawa Pos Radar Semarang)
SIAGA BENCANA : Deputi program Rurid Rudianto Lembaga Penaggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) saat memberikan pemaparan. (Sigit Andrianto/ Jawa Pos Radar Semarang)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Lembaga Penaggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) berupaya meningkatkan keterampilan masyarakat dan pemerintah menuju tanggap darurat yang cepat, tepat dan efektif. Pasalnya, penanganan bencana merupakan prioritas nasional.

Ketua LPBI NU melalui deputi program Rurid Rudianto berharap, upaya ini mampu menciptakan sistem yang efektif dalam menghadapi kedadaan darurat bencana.

”LPBI NU menggandeng BNPB dalam melakukan upaya ini. Didukung juga oleh pemerintah Australia melalui Department of Foreign Affairs and Trade,” ujarnya dalam workshop persiapan gladi ruang dan gladi posko program (SLOGAN-STEADY), Rabu (7/3) kemarin.

Kabid Perencanaan Siaga BNPB, Eny Supartini mengatakan, diperlukan koordinasi yang baik antar elemen untuk dapat melakukan penanganan bencana. Ia menjelaskan, sejumlah faktor akan mempengaruhi peningkatan bencana ke depan, seperti bertambahnya jumlah penduduk, dan degradasi lingkungan.

”Dalam 2 bulan ini sudah ada 600 kejadian bencana. Kita berharap bisa menekan. Bencana hidrometrologi, seperti banjir dan longsor masih dominan” jelasnya.

Ia menambahkan, saat ini telah terjadi perubahan paradigma dari yang semula tanggap darurat bencana, kini lebih mengarah ke proses siap siaga bencana. Sehingga kapasitas diri masyarakat memang perlu ditingkatkan.  ”Tentu melalui melalui beberapa latihan yang dilaksanakan bertahap bertingkah dan berkelanjutan,” ujarnya.

Adi Prabowo, sekretaris kabag TU Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng mengatakan, penanganan bencana tidak cukup dilakukan hanya oleh pemerintah saja, dalam hal ini BNPB dan BPBD. Penanganan bencana, lanjutnya, harus dilakukan melalui kerjasama dengan masyarakat dan juga dunia usaha.  ”Karena tidak mungkin pemerintah melalui BNPB dan BPBD melakukan penanggulangan bencana sendiri,” tandasnya. (sga/zal)