Penanganan Pidana Anak Diistimewakan

543

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Persoalan penanganan anak bermasalah dengan hukum akhirnya mengemuka dalam perbincangan publik maupun media sosial di Jateng. Belum lama ini, putusan banding terhadap pembunuh sopir taksi online Deni Setiawan sudah turun. Pembunuhan itu dilakukan dua orang anak dibawah umur, yakni, DYG, 15, warga Lebdosari, Kecamatan Semarang Barat yang divonis 9 tahun. Sedangkan IJP ,16, warga Lemah Gempal, Semarang Selatan putusannya dikuatkan 10 tahun.

Kemudian pembunuhan terhadap Meta Novita Handhayani, 38, istri pejabat BRI warga Jalan Bukit Delima B9 No 17 RT 03 RW 08 Perumahan Permata Puri, Beringin, Ngaliyan, Semarang. Otak pembunuh yang juga ABG berinisial, YA bin Suradi alias Lina dijatuhi vonis selama 10 tahun dikurangi masa tahanan.

Atas kasus itu, rasa keadilan masyarakat memang benar-benar terusik. Sebagian ada yang menyalahkan para pelaku, ada juga jaksa, kuasa hukum hingga hakim dan ada juga sebagian orang mencari simpatik melalui kasus tersebut.

Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Kota Semarang, John Richard Latuihamallo menilai, dalam kasus itu, pihaknya sepakat pelaku kejahatan dihukum seberat-beratnya. Namun klasifikasi pelaku juga perlu dibedakan. Pihaknya juga bersimpati terhadap keluarga korban. Ia juga meminta kepada publik agar memahami terkait penegakan hukum terhadap anak, karena penyelesain hukumnya memang berbeda. “Bahkan bukan hanya di Indonesia semata yang menganut azas tersebut, melainkan semua negara menganut aturan itu yang sudah dibuat oleh PBB,” katanya. Dikatakannya, di Indonesia ada Undang-Undang (UU) No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Ketua Kongres Advokat Indonesia (KAI) Jateng itu menyebutkan, melalui dasar itu semua orang harus memahami penerapan hukum terhadap anak memang berbeda. Sebab pidana anak ada lex specialis nya. Hal itu juga terlihat pada pra pedadilan kasus anak. Jadi mulai penempatan penjara, proses sidang, termasuk pelimpahan kasusnya dan perlakuan di dalam penjara juga berbeda.

Dikatakannya secara umum, bagaimanapun anak itu secara hukum belum bisa dianggap mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sehingga memang perlu ada proses perlindungan anak mulai proses penyelesaian perkara sejak tingkat kepolisian sampai putusan. Menurutnya, pendekatan penyelesaian perkara pidana anak yang baik untuk pelaku maupun korban adalah bersikap restoratif justice, bukan pembalasan.

“Anak itu tidak bisa dijatuhi hukuman mati dan seumur hidup, tidak boleh dipublikasi identitasnya dan harus mendapat pendampingan selama terjerat hukum. Memang yang paling penting adalah mengenai UU SPPA tersebut harus didosialisasikan secara merata oleh pemerintah bukan didiamkan,” katanya.

Sedangkan, Anggota Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (KPK2BGA), Eko Roesanto, mengatakan keberadaan produk hukum tersebut akan membuat proses peradilan semakin adil. Menurutnya, terkait UU tersebut pemerintah sudah meratifikasi konvensi anti torture (penyiksaan) dan Konvensi Hak Anak (KHA), dimana salah satu mandatnya yaitu penghapusan hukuman mati didalam pemidanaan di Indonesia. “Untuk penanganan anak berhadapan dengan hukum juga sudah tidak lagi menempatkan anak-anak di dalam tahanan atau tempat serupa di tahanan dewasa,” katanya. (jks/ric)